Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masih kurangnya penerimaan negara dari sektor pajak bisa berdampak terhadap anggaran pembangunan.
Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla mengatakan sesuai pemberitaan di media, Indonesia masih kurang Rp 430 triliun dalam penerimaan pajak.
Jusuf Kalla dalam sambutannya di acara "Indonesia Economic Outlook 2016" di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Selasa, (1/12/2015), mengatakan di sisa waktu tahun 2015 ini, tidak mungkin kekurangan penerimaan pajak itu dikejar.
Ia memastikan tahun 2015 ini, penerimaan pajak masih di bawah target.
"Jadi kita tidak mungkin memberikan Bansos kartu sehat atau apa ini, selama pajak ini tidak full," ujarnya.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, ada dua hal yang bisa dilakukan pemerintah. Jusuf Kalla menyebut pilihannya adalah mengurangi pengeluaran atau menambah hutang.
Pemerintah akhirnya mengambil kebijakan untuk mengurangi pengeluaran.
"Kesulitannya adalah yang bisa dikurangi sebagian besarnya adalah anggaran pembangunan, tidak mungkin dikurangi gaji, tidak mungkin dikurangi hal lain. Tentu bisa dikurangi anggaran rapat," jelasnya.
Dampak buruk dari strategi "kencangkan ikat pinggang" itu memiliki dampak buruk.
Hotel yang biasanya menjadi lokasi rapat tidak lagi digunakan, dan membuat industri perhotelan terganggu.
"Kita juga tidak ingin hotel itu mem-PHK (karyawannya)," terangnya.
Tetapi hal tersebut menjadi harga yang harus dibayar.
Pemerintah butuh uang tidak hanya untuk program sosial, tetapi juga untuk proyek pembangunan infrastruktur, dan program lain yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi sehingga akhirnya hotel pun bisa diuntungkan.