Baca tanpa iklan
Penurunan itu dilakukan dengan mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke sektor produktif, meningkatkan penggunaan sumber energi terbarukan hingga 23% dari konsumsi energi nasional tahun 2025, dan mengolah sampah menjadi sumber energi.
Selain di bidang energi, Presiden Jokowi menyebut tata kelola lahan gambut sebagai upaya menurunkan emisi.
"Di bidang tata kelola dan sektor lahan melalui penerapan one map policy, menerapkan moratorium dan review izin pemanfaatan lahan gambut," katanya dalam pidato pada Senin (30/11).
Meski demikian, menurutnya, Kesepakatan Paris seharusnya tidak menghambat pembangunan negara berkembang.
Di sisi lain, dia mengingatkan negara maju untuk lebih berkontribusi "melalui mobilisasi pendanaan sebesar US$100 miliar hingga tahun 2020 dan ditingkatkan untuk tahun-tahun berikutnya."
Kebakaran hutan dan lahan
Pada pidato yang berlangsung hampir lima menit itu, Presiden Jokowi turut menyinggung kebakaran hutan dan lahan.
Namun, lepas dari faktor alam, dia tidak menyebut sama sekali mengenai pelakunya.
"El Nino yang panas dan kering telah menyebabkan upaya penanggulangan menjadi sangat sulit, namun telah dapat diselesaikan. Penegakan hukum secara tegas dilakukan," katanya.
Untuk mencegah kebakaran terulang, presiden menyebut restorasi eksosistem lahan gambut dengan pembentukan badan restorasi gambut sebagai langkah antisipasi.
Sebelumnya, organisasi lingkungan hidup, World Resources Institute, mengutip hasil penelitian Guido van der Werf dari Global Fire Emissions Database yang menyatakan emisi karbon akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia telah mengalahkan rata-rata emisi karbon harian Amerika Serikat.
Menurut data tersebut, hanya dalam 26 hari saja emisi dari kebakaran hutan dan lahan mencapai 1.043 juta metrik ton, atau melebihi emisi karbondioksida Amerika Serikat dalam satu tahun terakhir.
Padahal selama ini AS adalah penyumbang gas rumah kaca terbesar kedua setelah Cina, dan ekonominya 20 kali lebih besar daripada Indonesia.
KOMPAS.com/BBC