Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Dua tokoh nasional, Presiden Joko Widodo dan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) secara kebetulan tak menghadiri puncak peringatan Hari Anti Korupsi Internasional di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung, Kamis (10/12/2015).
Kedua tokoh yang dikenal dekat ini sedianya diundang untuk menerima penghargaan antikorupsi, namun tak hadir atas alasan yang berbeda.
Presiden Jokowi tak hadir lantaran alasan kesehatan. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan saat membacakan sambutan yang tadinya akan dibacakan sendiri oleh presiden.
"Pak Presiden menghubungi saya pada pukul 6.20 memerintahkan saya untuk membacakan pidatonya dalam Hari Anti Korupsi ini. Beliau sampai last minute masih mencoba untuk hadir tapi kesehatan Presiden tidak terlalu baik mungkin kelelahan yang agak panjang," kata Luhut dilansir Kompas.com.
Padahal, lanjut Luhut, kedatangan Jokowi ke Bandung sudah dirancang sedemikian rapi agar bisa membacakan pidatonya soal kampanye anti-korupsi.
"Jadi beliau minta maaf atas ketidakbisaannya beliau hadir di sini sudah dirancang dengan rapi beliau hadir di sini karena Wapres membuka konferensi internasional di Bali. Tapi karena kesehatan beliau, saya diperintahkan," kata Luhut.
Adapun, alasan tak datangnya Ahok punya sekelumit cerita. Sejatinya, Ahok seharusnya menjadi pembicara pada acara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertema Anti-Korupsi Sedunia.
Namun KPK disebut membatalkan Ahok untuk menjadi pembicara. Mantan Bupati Belitung Timur ini pun mempertanyakan alasan KPK. Pasalnya, pembicara lainnya, yang satu di antaranya Menteri ESDM Sudirman Said, tidak dibatalkan.
"Padahal Sudirman Said, semua (pembicara) enggak dibatalkan," ujar Ahok di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015).
KPK diketahui mengirimkan surat elektronik yang isinya membatalkan Ahok menjadi pembicara. Pada surat itu, tertulis yang menyampaikannya adalah Pimpinan KPK.
Ahok mempertanyakan siapa Pimpinan KPK yang membatalkannya menjadi pembicara.
"Saya juga enggak tahu siapa pimpinannya," ucapnya.
Bahasan yang akan dibicarakan pada acara tersebut, kata Ahok, sedianya mengenai apa yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi DKI untuk mencegah gratifikasi atau uang hadiah kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan.
Ahok memaparkan, Pemerintah Provinsi DKI merupakan provinsi pertama di Indonesia yang memaksakan pejabat sampai ke eselon IV harus memberikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) demi mencegah adanya gratifikasi.
"Pengalaman itu yang seharusnya saya ceritakan di acara itu. Nah tiba-tiba, kasarnya 'saya tidak boleh tampil'. Bilangnya cara untuk membagikan LHKPN ini dibatalkan, padahal Sudirman Said dan yang lainnya tidak dibatalkan," ucapnya.
Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, Ahok tetap diundang sebagai penerima penghargaan dalam Festival Antikorupsi yang akan diadakan di Bandung, Kamis (10/12/2015).
"KPK mengundang Gubernur DKI sebagai pembicara dan sebagai penerima penghargaan gratifikasi untuk Pemprov DKI dalam rangkaian FESTA," ujar Yuyuk saat dikonfirmasi, Selasa (8/12/2015) malam.
Yuyuk mengatakan, KPK hanya membatalkan undangan Ahok sebagai pembicara karena adanya perubahan acara. Ia menjelaskan bahwa prasangka Ahok itu hanya kesalahan komunikasi.
"KPK serahkan ke Pak Ahok memenuhi undangan tersebut atau tidak," kata Yuyuk.
Belakangan, Plt Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi memberi klarifikasi, Ahok tak hadir lantaran harus mengikuti rapat pembahasan anggaran dengan DPRD DKI Jakarta.
"Tadi dia telpon saya, sekitar jam 10-an (10.00 WIB). Menyampaikan permohonan maaf tidak jadi hadir ke Bandung dan mewakilkan ke inspektorat DKI. Karena dia bilang ada urusan pembahasan anggaran dengan DPRD (DKI Jakarta)," kata Johan saat dihubungi Tribunnews.com, Jakarta, Kamis (10/12/2015).
Johan mengaku pihaknya bisa menerima alasan Ahok karena Ahok juga mengurusi kegiatan untuk rakyat.
"Iya, Pak Ahok, kami memahami itu urusan penting juga untuk rakyat," kata Johan mengulang jawabannya kepada Ahok.
Menurut Johan, undangan acara ke Ahok memang ada dua. Karena ada perubahan acara, Ahok hanya diundang untuk penerima penghargaan DKI Jakarta sebagai pengelola gratifikasi terbaik.
"Jadi yang sebagai penerima penghargaan masih diundang," sambung Johan.
Adapun Ahok lalu mengutus Inspektorat DKI Jakarta untuk menerima penghargaan tersebut. Bekas kader Partai Gerindra itu memilih tinggal di Jakarta untuk hadir pada Rapat Badan Anggaran yang diselenggarakan DPRD DKI. (Dennis Destryawan/Eri Komar/Tribunnews/Kompas.com)