Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang akhir 2015, agenda Millenium Development Goals (MDGs) memasuki masa akhirnya.
Dunia dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tengah mempersiapkan program pembangunan pengganti dengan nama Sustainable Development Goals atau SDGs.
Demi menyambut pergantian program tersebut, Komisi IX bekerjasama dengan United Nation Population Fund atau UNPF serta Indonesian Forum of Parliamentary on Population and Development atau IFPPD, menyelenggarakan seminar bertema "Agenda ICPD Yang Belum Terselesaikan Dalam Konteks SDGs" di Hotel Mulia, Jakarta, Rabu (16/12/2014).
Guna melakukan pembahasan serta mencari solusi terhadap permasalahan yang ada, Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf dalam sambutannya menjelaskan bahwa fokus utama seminar adalah untuk membicarakan 'Agenda International Conference on Population and Development atau ICPD yang belum terselesaikan dalam konteks SDGs'.
"Seperti diketahui bersama, komunitas internasional pada Agustus 2015 lalu berhasil merumuskan draft agenda baru berjudul "Transforming Our World The 2030 Agenda for Sustainable Development"," kata politisi dari Partai Demokrat ini.
Dalam agenda tersebut, kata kang Dede sapaan akrab bekas Wagub Jawa Barat ini, terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang harus dicapai hingga tahun 2030 mendatang.
"Maka SDGs ini dirancang untuk mengurangi kemiskinan, diskriminasi, kematian yang dapat dicegah, kerusakan lingkungan dan menciptakan pembangunan bagi semua orang," ujarnya.
Agenda SGDs ini, lanjutnya lagi, kemudian di adopsi oleh seluruh negara yang tergabung dalam PBB pada tanggal 25-27 September 2015 di New York, Amerika Serikat, termasuk salah satunya adalah Indonesia.
Menurut informasi yang diungkap politisi Partai Demokrat itu, review yang dilakukan PBB atas pelaksanaan ICPD di Indonesia, dalam kurun waktu 20 tahun ini, telah terjadi penurunan terhadap angka kematian ibu melahirkan sebesar 45 persen.
Sementara 90 persen remaja perempuan mendapatkan akses pendidikan SD serta kemajuan signifikan pada sektor kebidanan, termasuk pelayanan UGD, kebidanan dan perawatan bayi yang baru lahir.
"Namun masih banyak agenda utama ICPD lainnya yang belum terselesaikan, sehingga masih diperlukan kerja keras dari semua pihak," katanya.
Dede Yusuf juga menambahkan bahwa berdasarkan laporan yang diberikan Menteri Kesehatan kepada Komisi IX DPR ada 31 indikator kesehatan, terdapat 7 indikator yang tercapai, 17 indikator yang masih belum tercapai namun menunjukan perkembangan.
Ada pun yang menjadi perhatian serius Komisi IX DPR RI adalah ketika terjadi peningkatan terhadap angka kematian ibu di Indonesia.
Menurut data yang dimiliki Komisi IX, pada tahun 2012 angka kematian terhadap ibu melahirkan mencapai mencapai 359 kematian per 100 ribu kelahiran hidup, meningkat secara signifikan dari 228 kematian per 100 ribu kelahiran hidup di tahun 2007.
Selain itu menurut dia, Indonesia masih menghadapi masalah kekerasan berbasis gender, penyebaran HIV/AIDS, Stagnansi pencapaian target nasional dalam peningkatan preferensi KB, serta munculnya persamalahan kependudukan.
Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap permasalahan yang ada, Komisi IX DPR telah meningkatkan alokasi anggaran mencapai hampir lebih dari 40 persen bagi Kementerian Kesehatan.
"Demikian juga terhadap anggaran yang diperuntukan bagi BKKBN. Dengan harapan sehingga ke depannya tidak ada lagi bayi-bayi dan ibu-ibu yang meninggal di pedesaan," ujarnya.
Sedang pada pembahasan dalam seminar ini diharapkan mampu melahirkan sebuah komitmen bersama yang diwujudkan dalam program-program dan langkah-langkah yang riil bagi para pengambil kebijakan baik di pusat dan daerah.