Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mabes TNI diminta menindaklanjuti laporan dugaan keterlibatan militer di pemilihan Gubernur Kepulauan Riau.
"Kami sudah melaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu sedang memverifikasi laporan tersebut," ujar Politikus PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan dalam pernyataannya, Kamis(17/12/2015).
Trimedya mengatakan tim hukum dari DPP PDIP sudah diterjunkan ke lapangan untuk menyelidiki laporan dugaan keterlibatan militer dalam pilkada Kepulauan Riau tersebut.
Berdasarkan hasil penelusuran di lapangan, lanjut Trimedya tim menemukan adanya indikasi keterlibatan sejumlah oknum tentara dalam Pilkada Kepulauan Riau.
"Temuan-temuan di lapangan memperlihatkan indikasi keterlibatan militer," ujar Trimedya.
Menurutnya, dugaan keterlibatan militer dalam pilkada bukan isapan jempol.
Sebab, kata Trimedya, Presiden Joko Widodo juga telah mengingatkan TNI untuk tidak bermain politik praktis.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Pimpinan TNI di Markas Besar TNI, Jakarta, Rabu (16/12/2015) kemarin.
Dalam sambutannya, Joko Widodo meminta TNI tunduk dan loyal kepada presiden sebagai sebagai panglima tertinggi TNI, serta tidak bermain politik praktis.
"Jadi memang ada landasan presiden bicara seperti itu. TNI dan Polri harus netral," ujarnya.
Seperti diketahui, tim hukum DPP PDIP menemukan dugaan intimidasi oleh sejumlah tentara terhadap pengurus PDIP pada hari Rabu (9/12/20156) di Kecamatan Bengkong, Batam.
Dalam laporan tim hukum PDIP, sejumlah anggota TNI tiba-tiba menangkap Alex yang merupakan pengurus cabang PDIP dan juga koordinator saksi pilkada 2015 sebelum pilkada digelar.
Akibat penangkapan itu, persiapan saksi-saksi pilkada menjadi terganggu.
Trimedya mengatakan, Markas Besar TNI harus menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo supaya menjaga tidak ada petinggi atau prajurit TNI tidak bermain politik praktis.
"Statement presiden itu harus ditindaklanjuti," ujar Trimedya.