TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Terdakwa mantan Direktur Gas PT Pertamina (Persero), Hari Karyuliarto, memberikan pembelaan terakhirnya dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) atau gas alam cair tahun 2011-2021.

Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (27/4/2026), Hari menyampaikan duplik (jawaban tergugat atas replik/tanggapan jaksa) secara pribadi.

Ia secara tegas membantah dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai upaya memperkaya diri sendiri maupun mantan Direktur Utama Pertamina, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan.

"Tidak ada satu pun aliran dana, suap, kickback (pemberian kembali), atau gratifikasi kepada saya. Baik kepada Karen Agustiawan maupun perusahaan Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction (CCL), tidak diperkaya secara melawan hukum," jelas Hari.

Hari menyoroti argumentasi JPU yang dinilai mengabaikan putusan hukum sebelumnya.

Ia merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan aset milik Karen Agustiawan senilai Rp 1,09 miliar dan USD 104 ribu adalah penghasilan sah saat menjabat sebagai Senior Advisor (penasihat senior) di Blackstone Private.

Menurutnya, penghasilan tersebut legal dan telah dikenakan pajak. Ia pun menyayangkan sikap jaksa yang tetap mencantumkan angka tersebut dalam berkas tuntutan.

"Hal ini menunjukkan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Agung," tambahnya.

Baca juga: Periksa Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada, KPK Dalami Pengaturan Cukai

Alibi Administrasi dan Klaim Keuntungan Perusahaan

Terkait teknis pengadaan, Hari menjelaskan bahwa dirinya telah memasuki masa pensiun sejak 28 November 2014.

Ia menegaskan bahwa proses negosiasi dan penandatanganan kontrak jual beli LNG dengan pihak CCL baru dilakukan pada tahun 2015 oleh pejabat penggantinya.

Selain itu, ia memberikan argumentasi mengenai kondisi keuangan perusahaan.

Berbeda dengan dakwaan kerugian negara, Hari menyebut kebijakan pengadaan LNG tersebut justru memberikan keuntungan kumulatif bagi Pertamina sebesar USD 97,6 juta hingga Desember 2024.

Ia menilai kerugian yang muncul pada periode 2020-2021 murni disebabkan oleh faktor eksternal, yakni pandemi Covid-19. Hari juga mengkritisi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Alat bukti utama JPU dalam menentukan kerugian negara yaitu LHP BPK, cacat formil (kesalahan prosedur formal), ilegal, dan di bawah standar," ungkapnya.

Baca juga: Eks Direktur Pertamina Pertanyakan  Kerugian Kasus LNG, Sebut LHP Bukan Ditandatangani Ketua BPK

Tuntutan Jaksa dan Poin Memberatkan

Untuk diketahui, perkara ini bermula dari dakwaan JPU yang menyebut adanya kerugian negara mencapai USD 113.839.186,60 dalam pengadaan LNG periode 2011-2021.