Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrat menyayangkan putusan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie menunjuk Setya Novanto sebagai ketua fraksi di DPR.
Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR jelang pengumuman keputusan MKD soal kisruh Papa Minta Saham.
Meski keputusan MKD yang diikuti oleh pengunduran diri Setya Novanto ini terasa melegakan publik, namun kasus kisruh saham Freeport ini masih berlanjut dan belum tuntas baik secara hukum maupun dari sisi politik.
Kata jurubicara Demokrat Kastorius Sinaga, pengangkatan Setya Novanto ke jabatan Ketua Fraksi Golkar menjadi manuver unik dari Aburizal Bakrie di dalam konstelasi politik kisruh saham Freeport.
"Penunjukan tersebut jelas memberikan signal dari KMP untuk melanjutkan perlawanan terhadap blok KIH yang selama ini terkesan getol menyeret Setya Novanto ke sidang MKD," ujar Kastorius kepada Tribun, Jumat (18/12/2015).
Disamping itu juga, penunjukan Setya Novanto menjadi Ketua FPG memberi kesan proteksi politik Golkar terhadap kadernya yang tersandung kasus "papa minta saham".
"Kita tahu posisi Ketua Fraksi Golkar sangat strategis karena lewat posisi itu Golkar, selaku pemegang kuasa legislatif terbesar kedua DPR, dapat mempengaruhi mulus tidaknya program pemerintahan Jokowi ke depan," ujarnya.
Singkatnya, penunjukan Setya Novanto mejadi Ketua fraksi Golkar mengindikasikan kuatnya mantan ketua DPR itu di tubuh Golkar. Pun signal perlawanan Golkar terhadap Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla (JK).
"Meskipun demikian, Golkar terkesan juga melawan akal sehat dan nurani publik dengan menempatkan Setya Novanto di kursi ketua FPG," kritiknya.
Selama sebulan terakhir, Setya Novanto telah dikondisikan sebagai musuh publik yang kemudian memaksanya untuk mundur dari jabatan ketua DPR.