Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun 2015 akan segera berlalu. Banyak peristiwa menonjol di tahun ini, terutama menyangkut bidang politik, hukum dan ekonomi.
"Boleh dikatakan bahwa tahun 2015 merupakan tahun kegaduhan yang penuh dengan pertikaian di tingkat elite," kata juru bicara Partai Demokrat, Kastorius Sinaga kepada Tribunnews, Rabu (30/12/2015).
Di tahun 2015 itu hampir seluruh energi politik terkuras akibat gesekan yang terjadi di tingkat elite, baik di ranah legislatif, eksekutif maupun yudikatif.
Di ranah legislatif misalnya, Kastorius merinci, kompetisi blok KMP versus KIH tetap mengeras dan mengakibatkan ruang gerak program Pemerintah semakin menyempit seperti dalam pembahasan APBN yang lalu serta Pansus Pelindo.
Puncak dari kegaduhan legislatif bermuara pada kasus Papa Minta Saham yang mengakibatkan mundurnya Ketua DPR.
Di ranah hukum, perseteruan KPK dan Kepolisian telah menimbulkan tanda tanya besar tentang masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia.
Disamping itu, kasus korupsi Bansos Sumut yang menyeret nama Jaksa Agung turut merusak kredibilitas institusi penegakan hukum di negara ini.
Di ranah eksekutif, silang pendapat dan rivalitas antar menteri selaku pembantu Presiden juga memuncak. Tampak bahwa program-program besar Jokowi tersendat di dalam bottleneck birokrasi sehingga janji-janji politik Pilpres Jokowi sulit terealisasi.
Akibatnya, angka kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan semakin meroket. Sementara itu tekanan ekonomi global relatif meningkat dan bila tidak disikapi dengan tepat akan semakin mengakibatkan ketidak-pastian di masa mendatang.
"Salah satu hal yang perlu dicatat sebagi sebuah keberhasilan di 2015 adalah penyelenggaraan Pilkada serentak yang berlangsung aman dan relatif efisien," tegasnya.
Prediksi 2016
Di sisi lain Kastorius melihat tahun 2016 merupakan tahun penuh tantangan baik secara politik maupun ekonomi.
Kabinet Kerja perlu diresuffle dengan orientasi pada profesionalisme demi realisasi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Soliditas partai pendukung pun harus ditingkatkan guna mengurangi tekanan terhadap pemerintah dan Presiden Jokowi sendiri.
"Kegaduhan politik 2015, khususnya konflik antar dan intra elit, harus dicegah untuk tidak berlanjut di 2016. Bila tidak, ia bisa bermuara pada krisis ketata-negaraan kita di 2016," tandasnya.