Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Usulan pembentukan Badan Otorita Pariwisata yang digulirkan Menteri Pariwisata Arief Yahya menurut pengamat kelautan dan ekonomi pariwisata, Prof Arif Satria bisa memecahkan kebekuan perkembangan pariwisata di daerah.
“Bila dasarnya tidak atas kepentingan kawasan destinasi, badan tersebut memang bisa tumpang tindih (overlapp) dengan keberadaan Kemenpar. Tetapi bila konsennya kepada kawasan destinasi, badan itu saya yakini akan membuat akselesari luar biasa terhadap perkembangan pariwisata kawasan,” ungkap Arif Satria yang juga Dekan Fakultas Ekologi Manusia (Fema) Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.
Arif mendukung penuh pembentukan badan otorita pariwisata untuk menggenjot kemajuan dunia pariwisata berbagai destinasi terpilih tersebut.
Awalnya, Arif sempat mengira bahwa pembentukan badan tersebut tidak didasari kepentingan kawasan destinasi.
Menurutnya, yang seringkali menjadi persoalan dalam pengembangan pariwisata adalah mesin birokrasi. Ia mengibaratkan, mesin birokrasinya bukan bermesin ferrari, melainkan bermesin truk kuno.
Karena itu, kata dia, kemacetan proses pengembangan itu berada pada infrastruktur di destinasi wisata yang tak jarang memprihatinkan.
“Dengan badan ini, seharusnya semua hal itu bisa dibereskan secepat mungkin. Asalkan badan ini komit untuk tetap fokus destinasi dan memprioritaskan infrastruktur,” papar Arif.
Pihaknya optimistis badan tersebut akan bisa menjadi katalisator pengembangan destinasi wisata di berbagai daerah di Indonesia.
Arif mengingatkan, Badan Otorita Pariwisata harus memprioritaskan kawasan destinasi wisata yang berada di daerah-daerah yang birokrasinya dinilai kurang memiliki kemampuan untuk mengembangkan destinasi wisata dengan cepat.
“Kalau boleh usul, dua kawasan mungkin harus diprioritaskan ditangani badan ini, yakni Raja Ampat dan Komodo. Kalau dikembangkan sungguh-sungguh dan sitematis, Raja Ampat punya peluang besar mengungguli Maladewa (Maldives),” papar Arif.
Wacana pembentukan Badan Otorita Pariwisata dilontarkan Menpar Arief Yahya dalam acara Rakor Tindak Lanjut Badan Otorita Pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba di Toba Samosir, Sumatera Utara, Sabtu (9/1).
Arief Yahya juga menjelaskan pentingnya Badan Otorita Pariwisata untuk pariwisata Indonesia.
Dia mencontohkan kasus kawasan wisata Danau Toba yang dikelola tujuh kabupaten di sekeliling danau terbesar Indonesia itu.
"Bayangkan, satu perusahaan punya tujuh CEO, itu nggak bisa jalan perusahannya," tutur Arief Yahya.
Badan Otorita Pariwisata merupakan satu badan yang dibentuk Kemenpar, yang berisikan para ahli, pemda dan pemerintah pusat.
Badan Otorita Pariwisata nantinya bertugas memutuskan hal-hal strategis di kawasan pariwisata tersebut.
Hal itu dilakukan agar segala urusan pariwisata bisa diselesaikan dengan cepat dan mudah lewat satu pintu.
“Badan Otorita Pariwisata pun nanti kita serahkan dan harus melalui persetujuan Presiden Jokowi. Ke depan, ada 10 destinasi unggulan yang sedang disiapkan badan otoritanya," ujar Arief Yahya