Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pelaksanaan program KB di desa, dusun dan kampung pada era reformasi ini tampak kurang bergairah yang mengakibatkan banyak keluarga merasa bangga memiliki banyak anak.
Diantara mereka sebagian besar berasal dari keluarga miskin, berekonomi pas-pasan sehingga mengakibatkan kualitas dan masa depan anak-anaknya terbengkalai.
"Padahal pembangunan nasional harus didukung dengan ketersediaan SDM yang berkualitas. SDM dimaksud tentu berawal dari keluarga yang peduli kualitas," kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Surya Chandra Surapaty di Jakarta.
Ke depan, kata dia, program KB harus mampu menjawab masalah dan tantangan sehingga strategi program KB harus lebih diarahkan pada wilayah-wilayah terpencil, tertinggal, padat penduduk, dan daerah-daerah miskin serta kepada keluarga-keluarga yang memiliki jumlah anak banyak.
"Kampung KB diharapkan dapat menjadi salah satu contoh dalam menjawab masalah dan tantangan tersebut," katanya.
Program KB Nasional harus mampu memberikan dukungan dan kontribusi terhadap Nawa Cita, khususnya agenda prioritas ketiga, yaitu membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
"Juga agenda prioritas kelima, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, serta agenda prioritas kedelapan, yaitu melakukan revolusi karakter bangsa," katanya.
Selain itu perlunya dukungan seluruh pemangku kepentingan lintas Kementerian, Pemda Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Organisasi Kemasyarakatan maupun keagamaan untuk membangkitkan kembali Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga.
Saat pencanangkan Kampung KB di Cirebon, Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan kepada Gubernur serta Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk mencanangkan dan membentuk Kampung KB di daerah.
"Utamannyta di wilayah terpencil, tertinggal, wilayah padat penduduk, perbatasan, dan daerah-daerah lain yang Program KB-nya belum berhasil," kata Presiden saat itu.
Surya menambahkan pemilihan sasaran yang menjadi Kampung KB dilakukan melalui analisa data dengan perhatian kepada rendahnya indikator Program KB, pertumbuhan penduduknya kurang terkendali.
Juga pelayanan KB yang belum optimal, pencapaian pembangunan keluarga melalui fungsi keluarga juga belum optimal sehingga desa, kelurahan, kampung atau dusun yang terpilih tampak jumlah anak per-Pasangan Usia Subur di atas 3 orang.
"Bahkan ada yang 10 orang, kepesertaan ber-KB rendah dan sarana kehidupan keluarga tampak masih tertinggal,” katanya.