Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menggelar sidang etik terhadap tiga orang anggota polisi yang diduga melakukan pemerasan di konser musik Djakarta Warehouse Project (DWP) 2024, pada 13-15 Desember 2024.

Untuk diketahui, terdapat total sebanyak 18 anggota polisi yang diduga terlibat dalam aksi pemerasan terhadap warga negara Malaysia ini.

Baca juga: Menanti Hasil Sidang Etik Polisi Terduga Pemerasan WN Malaysia di Konser DWP, Dipantau Kompolnas

Adapun sidang etik untuk tiga dari 18 anggota polisi tersebut digelar di Gedung TNCC, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

"3 orang," kata Komisioner Kompolnas Muhammad Choirul Anam, saat dihubungi, Selasa.

Baca juga: Kombes Donald Simanjuntak yang Dimutasi Kasus Dugaan Pemerasan di DWP Tak Pernah Lapor LHKPN ke KPK

Anam mengungkapkan, tiga anggota polisi yang menjalani sidang etik, di antaranya yakni Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Donald Simanjuntak dan satu dari tiga Kasubdit Ditresnarkoba Polda Metro Jaya yang terlibat dalam kasus dugaan pemerasan ini.

Ia tidak menyebutkan identitas dari Kasubdit yang dimaksud dan satu orang anggota polisi lainnya yang menjalani sidang etik, hari ini.

"(Polisi yang menjalani sidang etik) Dir (Direktur), Kasubdit. Lupa satunya," sebut Anam.

Pantauan Tribunnews.com di lokasi, sidang etik digelar secara tertutup.

Sebelumnya, beredar informasi ada lebih 400 penonton DWP yang menjadi korban pemerasan oleh oknum polisi dengan nilai mencapai 9 juta ringgit atau sekitar Rp32 miliar.

Penyelenggara DWP Ismaya Live membuat pernyataan terkait kabar kejadian pemalakan dan pemerasan yang terjadi.

“Kepada keluarga besar DWP kami yang luar biasa. Kami mendengar kekhawatiran Anda dan sangat menyesalkan tantangan dan frustrasi yang Anda alami,” tulis pernyataan resmi DWP di Instagram, Kamis (19/12/2024).

DWP komitmen akan bekerja sama dengan pihak berwenang dan pemerintah guna menyelidiki kasus ini secara menyeluruh.

“Kami secara aktif bekerja sama dengan pihak berwenang dan badan pemerintah untuk menyelidiki secara menyeluruh apa yang terjadi dan untuk memastikan langkah-langkah konkret diterapkan untuk mencegah insiden semacam itu terjadi lagi di masa depan,” lanjutnya.