Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Tim Transisi Partai Golkar sekaligus Wakil Presiden, Jusuf Kalla (JK), menegaskan semua pihak sudah setuju agar Partai Golkar menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) Golkar.
Termasuk, kata JK, Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono juga sudah sepakat Munaslub.
Kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jakarta Pusat, Selasa (26/1/2016), Jusuf Kalla mengatakan dengan dukungan dari kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono, maka rekonsiliasi sangat mungkin digelar, sehingga setelahnya bisa digelar munaslub.
"Semua setuju untuk mengakhiri konflik-konflik itu, dengan pada ujungnya terselenggara Munaslub," jelasnya.
Soal siapa yang berhak menggelar munaslub, ia menyebut yang berhak adalah DPP Partai Golkar, yang terbentuk setelah proses rekonsiliasi antara kubu Aburizal Bakrie dengan Agung Laksono, selesai digelar.
"Ya rekonsiliasi, nanti teknisnya dibicarakan," jelasnya.
Munaslub tersebut adalah hasil rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang digelar kubu Aburizal Bakire, pada 23 - 25 Januari, di Jakarta Convention Center (JCC). Rapimnas tersebut, ditolak oleh Agung Laksono.
Namun demikian rapimnas tersebut didukung oleh pemerintah, terbukti dari kehadiran Jusuf Kalla, Menteri Kordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H.Laoly.
Dalam rapimnas tersebut diputuskan antara lain bahwa partai akan mendukung pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla, dan munaslub harus segera digelar.