Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PP Pemuda Muhammadiyah menolak revisi UU KPK.
Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjutak menegaskan setiap kali isu tersebut muncul publik selalu menolak upaya revisi UU KPK.
"Perlu dicatat bahwa perdebatannya bukan persoalan materi atau substansi RUU, melainkan upaya yang dilakukan parlemen berulang kali hanya mempertontonkan semangat melemahkan KPK," tutur Dahnil di Jakarta, Minggu (31/1/2016).
Dahnil menuturkan publik sulit mempercayai revisi UU itu jika didalilkan sebagai penguatan KPK oleh parlemen.
Padahal yang terlihat justru sebaliknya.
Dahnil menuturkan sinyal yang publik tangkap adalah sinyal upaya memperlemah KPK.
"Meskipun pemerintah dan DPR sepakat akan merevisi sejumlah poin dalam UU KPK yang nantinya akan semakin memperkuat KPK, namun hal tersebut sulit dinalarkan publik," katanya.
"Tidak ada yang dapat menjamin bahwa revisi UU KPK adalah upaya penguatan KPK," imbuh dia.
Karenanya, Dahnil mengatakan telah menjadi kewajiban publik untuk mengawal dan terus menolak rencana revisi UU KPK.
"PP Pemuda Muhammadiyah sedari awal tetap pada pendirian bahwa revisi UU KPK hanya cara bagi DPR untuk melemahkan KPK," imbuhnya.
Sementara, Rohaniawan Romo Benny Susetyo meminta semua pihak mengawal pembahasan revisi UU KPK.
Menurutnya, publik patut curiga motivasi DPR melakukan revisi terhadap UU KPK.
Mekanisme penyadapan, penyidikan, dan beberapa hal lain yang diatur dalam rancangan revisi UU KPK itu, menurut Benny, jelas niatnya untuk membatasi kewenangan KPK dan bahkan membuat KPK hanya sebagai lembaga pencegahan korupsi.
"Harusnya, pimpinan yang sekarang berani menolak revisi, jadi itu menunjukkan keberpihakan mereka terhadap pemberantasan korupsi," ucapnya.