Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyerapan anggaran daerah dan dana desa harus menjadi perhatian utama para kepala daerah baru.
Oleh karena itu, kepala daerah yang baru harus berani berimprovisasi untuk mengakselerasi penyerapan anggaran daerah.
Demikian pandangan yang disampaikan Eddy Soeparno, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (Sekjen PAN), di Bandung, Rabu (17/2/2016), seusai pelantikan sejumlah pasangan bupati dan wakil bupati hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung serentak pada 9 Desember 2015 lalu.
Eddy menyatakan kepala daerah yang baru memiliki peran strategis dalam pembangunan saat ini.
Selain menjadi ujung tombak pembangunan di daerah, porsi anggaran transfer daerah dan dana desa mengambil porsi total anggaran belanja negara.
Tahun ini total anggaran belanja negara sekitar Rp 2.000 triliun, dan dana yang ditransfer ke daerah sekitar Rp 770 triliun. "Jika anggaran tersebut bisa dipacu dan diserap efektif, ekonomi Indonesia dapat tumbuh signifikan," kata Eddy.
Bahkan anggaran dana desa tahun ini naik sekitar 125% menjadi sekitar Rp 46 triliun. Oleh karena itu pengelolaan dan pengawasannya perlu ditingkatkan. "Dana ada, tinggal bagaimana anggaran tersebut dioptimalkan tanpa mengabaikan aspek prudent," tandas Eddy.
Politisi PAN yang sebelumnya berkarier di bidang profesional keuangan dan managemen tersebut menambahkan, selama ini panjangnya alur birokrasi dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dipandang sebagai penghambat penyerapan anggaran. Eddy berharap, hambatan tersebut dapat disingkirkan oleh para kepala daerah yang baru. "Harus berani berimprovisasi supaya terjadi akselerasi di daerah," kata dia.
Eddy menambahkan, pengelolaan anggaran daerah adalah aspek efektivitas dan efisien juga tak kalah pentingnya. Jangan sampai anggaran tersebut digunakan untuk membiayai hal-hal tidak berguna dan tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Harus fokus pada program peningkatan kesejahteraan rakyat. Misalnya untuk membangun akses jalan, jembatan, infrastruktur lain, pendidikan, penunjang ekonomi, dan sosial," kata Eddy.
Pembangunan tersebut juga harus mempertimbangkan keunikan dan potensi daerah.
"Kalau potensinya wisata, kembangkan infrastruktur industri wisata, Jika potensi utama agribisnis, bangun sarana dan fasilitas pendukungnya," kata Eddy.
Untuk itu, menurut Eddy, kepala daerah harus segera melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di daerah. "Harus disamakan visinya. Pilkada sudah selesai, saatnya membangun bersama dan kembali menjalin silaturahmi," ujar Edy.