Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Barisan Relawan Pendukung Jokowi Presiden (BaraJP) meminta Presiden Jokowi untuk tidak membubarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Penasihat BaraJP Kepri, Wirya Silalahi mengusulkan agar struktur BP Batam diambil alih pemerintah pusat di bawah kendali presiden. Sebelumnya BP Batam di bawah koordinasi Gubernur Kepri.
"Dengan diambil alih pemerintah pusat dan berada di bawah kendali presiden, perkembangan Batam bisa lebih pesat lag," kata Wirya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (3/3/2016).
Ketika Menkopohukam Luhut Binsar Panjaitan berkunjung ke Batam beberapa waktu lalu, Wirya melaporkan investasi di Batam sudah sebesar 71 miliar dolar AS atau setara Rp 960 triliun. Pada 1971 ketika otorita Batam berdiri, penduduk Batam hanya 6.000 jiwa, sebagai salah satu desa dari Kecamatan Belakang Padang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau.
Pada 2014, penduduk Batam sudah 1.194.000 jiwa, dan Batam sudah menjadi kota nomor tiga terbesar di Sumatera. Jika pendapatan per kapita nasional 4.000 dolar AS per tahun, Batam telah mencapai 5.200 dolar AS.
Batam merupakan daerah nomor 3 kunjungan wisatawan asing, setelah Bali dan Jakarta, berkontribusi 15 persen untuk wisman nasional pada tahun 2014. Tidak ada bandara di daerah Sumatera yang sesibuk Batam, bahkan Kuala Namu (Medan) sekalipun.