Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bocornya surat dari Kemenpan RB kepada jajaran Kementerian Luar Negeri yang meminta fasilitas negara bagi kolega menterinya yang berkunjung ke Australia, serta beberapa kasus kontroversial lainnya, sudah cukup menjadi alasan Presiden Jokowi untuk mengganti menteri Yuddy Chrisnandi.
"Sudah banyak kasus kontroversi menteri PAN RB Yuddy Chrisnandi sebelum munculnya surat katabelece yang meminta jajaran kemenlu untuk memfasilitasi koleganya yang sedang berkunjung bersama keluarganya ke Australia. Ini seharusnya cukup bisa dijadikan alasan bagi Jokowi untuk mencopotnya," ujar Direktur for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Jumat (1/4/2016).
Menurutnya, Yuddy sebagai menteri jelas tidak memahami arti dari nama kementeriannya sendiri.
"Pendayagunaan aparatur negara yang dimaksud itu bukan untuk mendayagunakan aparatur negara untuk tujuan pribadi seperti yang terbukti dari suratnya itu," katanya.
Dikatakan, selain itu perilaku mengeluarkan katabelece seperti itu jelas memperlihatkan bahwa perilaku zaman jahiliyah masih diterapkan dilingkungan kementerian tersebut.
"Kementerian yang seharusnya mereformasi birokrasi malah tidak melakukan reformasi birokrasi di dalam dirinya sendiri," ujarnya.
Alasan yang dikemukakan bahwa Menteri Yuddy Chrisnandi tidak mengetahui dibuatnya surat tersebut, justru memperlihatkan pada rakyat bahwa kementerian itu sangat tidak tertib administrasinya dan jajaran birokrasinya.
Kalau Jokowi tidak melakukan reshuffle pada menterinya yang seperti ini maka jangan salahkan masyarakat bila menganggap bahwa hal ini biasa dilakukan oleh kabinetnya.
"Kalau menterinya saja melakukan hal ini, bagaimana dengan presidennya sendiri? Masyarakat bisa beranggapan presiden bisa mengeluarkan surat seperti itu bukan hanya untuk koleganya, tapi untuk keluarga, teman, dan semua orang yang dikenalnya. Makanya penting bagi Jokowi memecat Yuddy," katanya.
Uchok mengatakan, mengganti Yuddy juga penting dilakukan demi menjaga marwah kelembagaan negara.
"Ini lembaga negara bukan stand up comedy, harus dijaga kewibawaannya. Yuddy jangan sok menilai menteri lain seperti yang pernah dilakukannya dan membuat heboh karena sesama menteri tidak boleh menilai dan hanya presiden yang berhak," ujarnya.