Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Data skandal kejahatan keuangan yang dibocorkan Panama Papers dianggap Ketua DPR Ade Komarudin bukanlah yang paling valid.
Ade mengatakan, ada data pelaku kejahatan keuangan yang lebih valid di Indonesia yaitu di Ditjen Pajak.
"Data yang paling valiid bukan dari Panama Paper patokan yang resmi. Insya Allah di Ditjen Pajak ada semua datanya," kata Ade di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/4/2016).
Ade menuturkan, kalau Ditjen Pajak mau merilis nama-nama pengemplang pajak, maka nama tersebut dapat diumumkan ke publik.
"Tapi kalai secara UU tidak boleh, ya tidak," tuturnya.
Diketahui, beredar laporan investigasi mengenai firma hukum asal Panama, Mossack Fonseca, yang di dalamnya terdapat dokumen berisi data perusahaan bayangan di yurisdiksi bebas pajak (offshore) yang dimanfaatkan untuk menghindari pajak termasuk ada data warga Indonesia di dalamnya.
Isi dokumen itu mengungkapkan bagaimana jejaring korupsi dan kejahatan pajak para kepala negara, agen rahasia, pesohor, sampai buronan disembunyikan di negara bebas pajak.