News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Politikus PKB Minta Elit Parpol Jangan Buat Gaduh Kabinet Kerja

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Fajar Anjungroso
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama dengan menteri terpilih di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2014). Hari ini presiden mengumumkan nama-nama menteri terpilih untuk mengisi kabinetnya yang diberi nama Kabinet Kerja.

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PKB menyoroti adanya pihak yang mendorong Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle kabinet.

Politikus PKB Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz menilai, dorongan kelompok elit itu sangat terkesan menginginkan pos Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang diisi kader PKB.

"Upaya itu secara kasat mata ditujukan kepada pos menteri yang diduduki kader PKB," ujar Eem Marhamah dalam keterangan tertulis, Selasa (5/4/2016).

Eem menyanyangkan upaya kelompok tersebut.

Sebab, Presiden Jokowi telah menegaskan para elit termasuk para menteri diharapkan tidak membuat kegaduhan.

"Ini kenapa, kok justru pembuat kegaduhan di kabinet ini adalah elit parpol sesama pendukung Presiden Jokowi," kata Eem Marhamah.

Terkait wacana perombakan kabinet, Eem mempercayakan sepenuhnya kepada Presiden sebagai pemegang hak prerogatif.

"Reshuffle ini hak prerogatif Presiden Jokowi. Kami yakin Presiden memiliki pertimbangan yang arif dalam mengganti para menterinya," tegasnya.

"Soal Kader PKB dikabinet kami nilai masih on the track. Mereka selalu bekerja keras mewujudkan Nawa Cita," tambahnya.

Karena itu, ia mengingatkan agar sesama partai politik pendukung Presiden Jokowi tidak saling menjatuhkan terkait rencana perombakan kabinet jilid II.

"Kami hanya heran kenapa ada sekelompok elit yang selalu berusaha menekan Presiden untuk merombak kabinet. Dan itu pun diarahkan kepada kader kami. Upaya ini membuat kesolidan kabinet terpecah," katanya.

Pihaknya menyerahkan ikhwal reshuffle kabinet sepenuhnya kepada Presiden Jokowi.

"Partai atau siapa pun tidak perlu menekan, mendikte, apalagi memaksa soal resuffle kabinet ini," kata Anggota Komisi VI DPR itu.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini