TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Gerindra MPR RI Ahmad Muzani menyayangkan minimnya peran beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap daerah yang diwakili.
Akibatnya banyak daerah tertinggal yang belum bisa mengejar ketertinggalannya dari daerah lain.
Padahal salah satu tujuan terbentuknya DPD adalah untuk membantu percepatan pembangunan di daerah.
Keprihatinan itu disampaikan Muzani dihadapan peserta pelatihan untuk pelatih, sosialisasi empat pilar MPR RI di kalangan dosen perguruan tinggi se provinsi lampung, Sabtu (9/4/2016).
Kurang optimalnya peran anggota DPD terhadap pembangunan daerah, menurut Muzani disebabkan beberapa hal.
Antara lain banyaknya anggota DPD yang tidak tinggal di daerah. Sehingga mereka tidak bisa melihat kondisi daerah.
Dan tidak dapat menangkap aspirasi daerah dalam melaksanakan pembangunan.
Mereka ini biasanya hanya datang pada saat kampanye saja.
"Padahal dulu anggota DPD itu harus orang dari daerah yang diwakilinya. Bahkan dulu anggota DPD juga tidak boleh diisi oleh orang yang berasal dari partai politik agar menghindari persinggungan kepentingan", kata Muzani menambahkan.
Namun, aturan tersebut sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan melanggar HAM. Sejak itu banyak anggota DPD yang tidak berasal dari daerah yang diwakilinya.
Malah ada juga anggota DPD yang masih merupakan anggota parpol.
Penulis: Yulis Sulistyawan