Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah meminta petugas pajak agar tetap mengejar wajib pajak bandel yang terus berupaya menghindari kewajiban membayar pajaknya.
Pengejaran itu harus dilakukan terutama bagi wajib pajak yang nominalnya besar. "Kami minta Ditjen Pajak agar terus melakukan upaya penagihan terhadap wajib pajak tanpa kompromi," kata Said di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/4/2016).
Said menanggapi tewasnya Juru Sita Pajak Negara (JSPN) yang menjadi korban pembunuhan pengusaha wajib pajak. Menurut Said, kasus terbunuhnya aparat pajak harus menjadi pelecut bagi aparat pajak agar semakin intensif memburu para pengemplang pajak itu. Karena itu, upaya terror semacam ini harus dilawan.
"Kejadian ini tidak boleh ditolerir. Pelakunya harus diusut sampai tuntas. Apalagi tunggakan pajaknya sangat besar sekali mencapai Rp 14 miliar," katanya.
Diberitakan seorang Juru Sita Pajak Negara (JSPN) bernama Parada Toga Fransriano S. dan seorang anggota Satuan Pengamanan (Satpam) Soza Nolo Lase yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sibolga tewas ketika menjalankan tugas penagihan pajak. Keduanya meninggal setelah ditikam oleh oknum Wajib Pajak (WP) dengan inisial AL.
Politikus PDI Perjuangan itu mengingatkan upaya memburu pengemplang pajak ini tidak boleh dilakukan setengah hati.
Pasalnya, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.
“Pajak sebagai instrumen fiskal yang merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk memenuhi kemakmuran rakyat,” katanya.
Karena itu, tegas Said, semua wajib pajak bandel, siapapun dia harus ditagih kewajiban pajaknya.
Hal ini penting mengingat kontribusi sektor perpajakan terhadap pembangunan bangsa ini sangat besar.
"Bangsa ini sekarang tengah berusaha agar target penerimaan pajak dan cukai harus tercapai karena kontribusinya sangat signifikan," tuturnya.
Dalam APBN 2016 ini jelasnya, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.546,7 triliun. Angka ini setara dengan 84,86 % dari total penerimaan negara dalam postur APBN 2016 sebesar Rp 1.822,5 trilliun.
”Salah satu fungsi pajak itu sebagai redistribusi untuk pemerataan,” ujar anggota Komisi XI DPR ini.
Said mengaku, upaya mengejar penerimaan negara dari sektor pajak bukanlah perkara mudah. Kondisi ini diperparah oleh kurangnya kesadaran pajak masyarakat.
Terbukti masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum terdaftar. Untuk itu, ia berharap, aparat pajak membuat terobosan cerdas sehingga wajib pajak membayar kewajiban pajaknya.
“Saya kira, PR Ditjen Pajak adalah memompa kesadaran masyarakat, terutama pajak orang pribadi karena nyatanya masih jutaan belum membayar pajak,” tuturnya.