Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunneww.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PPP Arwani Thomafi menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Namun, ia melihat adanya koordinasi yang lemah antar menteri.
"Contohnya soal demo Go-jek kalau ada koordinasi yang baik antar Menhub dan Menkominfo pasti akan lebih baik penananganannya. Selain itu, sahut-menyahut di twiiter antar menteri, lalu ego sektoral kementrian," kata Arwani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (14/4/2016).
Ia mengatakan partai-partai mendukung pemerintah tidak bertujuan meminta jatah kursi menteri. Sedangkan, reshuffle kabinet bila dilakukan harus berdasarkan pada kinerja pemerintah yabg lebih baik.
"Jadi bukan urusan jatah menjatah. Diarahkan perbaikan kinerja, kekurangan kabinet bisa diatasi," tuturnya.
Ia mengingatkan menteri merupakan pembantu presiden sehingga harus mengerti keinginan presiden. "Bukan keinginan menteri-menteri," ujarnya.
Arwani juga melihat sorotan publik mengenai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN & RB). Ia mengatakan kementerian tersebut selalu menggembar-gemborkan program reformasi birokrasi.
"Saya dapat info lapangan bahwa merusak harmoni antar birokrasi. Ini menjadi tugas menteri untuk mengharmonika agar bekerja dengan tenang dan fokus bukan malah merusak," ujar Anggota Komisi II DPR itu.
Untuk itu, Arwani menegaskan kembali reshuffle kabinet merupakan domain presiden. Ia menilai partai pengusung Presiden Jokowi bisa memberikan masukan. Tetapi tidak dapat memaksakan kehendaknya.
"Entah memperbaikinya melalui reshuffle atau tidak. PPP jelas tidak akan mengurangi hak preogratif presiden," katanya.