Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Terkait penangkapan lima warga Tiongkok itu, pengamat hukum Andri W Kusuma mengatakan, sebaiknya proyek kereta cepat ditinjau ulang.
"Sebaiknya proyek kereta cepat ditinjau ulang, atau kalau perlu dibatalkan," kata pengamat politik Andri W Kusumah kepada tribunnews.com, Kamis (28/04/2016).
Andri menjelaskan, kawasan Halim merupakan kawasan militer strategis yang harus dijaga.
Masuknya warga negara asing ke kawasan tersebut secara tidak langsung, ia mengingatkan, bisa membahayakan negara.
"Masuknya warga negara Tiongkok ke Halim Perdanausuma tanpa izin dari pihak yang berwenang patut dicurigai. Proyek Kereta Cepat itu sama saja memberikan pintu masum ke Halim yang notabenenya obyeknvital strategis kepada negara lain. Ini berbahaya," tegas Andri.
"Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah harga mati yang harus dijaga. "NKRI harga mati bukan harga jual," lanjutnya.
Patut dicurigai, kata Andri lagi, para pekerja Tiongkok yang didatangkan untuk mengerjakan proyek Kereta Cepat sebagian kemungkinan militer atau aparat intelijen dari negara tersebut.
"Patut dicurigai, lagipula lahan di Jawa Barat yang dilewati proyek kereta cepat adalah daerah-daerah strategis, termasuk Halim. Ini sama saja secara tidak langsung menjual negara," kata Andri.
Proyek kereta cepat, kata dia, hanyalah kedok dari Tiongkok untuk mengambil lahan atau paling tidak menguasai lahan Indonesia dalam hal ini lahan- lahan yang dilewati oleh kereta cepat itu.
"Proyek kereta cepat itu hitungannya rugi, mana ada investor yang mau investasi di proyek rugi kecuali ada tujuan lain," punkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Anggota TNI AU menangkap tujuh orang karena mengerjakan proyek pengeboran secara ilegal di kawasan Lanud Halim Perdanakusuma terkait proyek kereta cepat.
Dari tujuh orang tersebut, lima di antaranya warga negara China, yakni Guo Lin Zhong, Wang Jun, Zhu Huafeng, Cheng Qianwu, dan Xie Wuming.