Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon ketua umum Partai Golkar, Ade Komarudin terjaring 'operasi tangkap tangan' oleh Komite Etik Munaslub saat menggelar pertemuan dengan DPD Provinsi Kalimantan Barat. Padahal Steering Committe (SC) Munaslub telah melarang Caketum bertemu dengan DPD 1 maupun 2.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago menilai integritas pria yang akrab disapa Akom itu dipertanyakan. Menurutnya, Akom telah melakukan blunder politik dengan menggelar pertemuan terlarang dengan DPD.
"Integritas dan konsistensi Akom mulai diragukan. Dengan kejadian Akom itu, DPD 1 dan 2 mulai berpikir ulang untuk memilih Akom," kata Pangi saat dikonfirmasi, Rabu (11/5/2016).
Pangi menuturkan, sudah mulai banyak yang menanyakan integritas dan konsistensi Akom karena melanggar peraturan yang dibuat Steering Committee Munaslub. Menurutnya, publik masih ingat bahwa Akom juga pernah melanggar perjanjian di atas materai dengan Aburizal Bakrie bahwa tidak akan maju jadi ketua umum Golkar kalau terpilih menjadi Ketua DPR.
"Namun belakangan Akom tidak mengakui perjanjian di atas materai tersebut," ujarnya.
Terkait pelanggaran yang dilakukan Akom yang tetap bertemu dengan DPD meski sudah dilarang SC Munaslub sudah selayaknya diberikan sanksi yang tegas. Dikatakannya, ada dugaan bahwa dalam pertemuan tertutup itu ada transaksi uang.
"Saya kira panitia komite etik punya sanksi yang tegas kalau Akom kedapatan melanggar kode etik atau peraturan yang ditetapkan sebelumnya. Jikalau terbukti ada politik uang, komite etik jangan segan-segan untuk mendiskualifikasi calon ketua umum Golkar," tukasnya.