Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Simposium untuk menandingi simposium yang digelar Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Letjend (Purn) TNI, Agus Widjojo, akan digelar oleh Mayjend TNI (Purn), Kivlan Zen.
Kivlan mengatakan, simposium yang digelar Agus hanya membahas soal anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pendukungnya yang jadi korban, pascaperistiwa 30 September 1965.
Kivlan menyayangkan simposium tersebut tidak membahas korban kekejaman PKI.
"Kita bikin simposium untuk perbandingan bahwa bukan hanya orang-orang PKI dan pengikutnya yang jadi korban," ujarnya kepada wartawan di kantor Forum Komunikasi Putra Putri (FKPPI) Purnawirawan Indonesia, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (25/5/2016).
Sebelum peristiwa 1965, PKI sudah banyak melakukan kekejaman yang menyebabkan banyak nyawa nelayan.
Termasuk masyarakat biasa, mahasiswa, ulama, kepala daerah hingga anggota TNI.
"Kita akan sampaikan kebenaran, kebenaran hakiki, bukan mereka saja (yang) boleh menyatakan mereka benar yang lain salah," katanya.
Dalam simposium yang akan ia gelar dalam waktu dekat itu, juga akan ditegaskan bahwa pemerintah tidak perlu minta maaf kepada keluarga korban PKI. Pasalnya yang terjadi pascaperistiwa 1965, adalah reaksi dari apa yang dilakukan PKI sebelumnya.
Soal nanti ia dianggap melawan pemerintah karena menandingi simposium yang direstui pemerintah, Kivlan mengaku tidak khawatir. Ia berkilah simposium tersebut adalah bagian dari demokrasi.
Selain itu, Kivlan juga merasa tidak perlu meminta izin untuk menggelar Simposium tersebut. Ia berkilah Indonesia adalah negara merdeka, dan simposium tandingan adalah bagian dari hal tersebut.