Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terpilihnya Setya Novanto kembali memunculkan isu reshuffle kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
Kabar berhembus ada dua menteri yang akan diganti yakni Menteri Perdagangan yang kini dijabat Thomas Lembong dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
Kedua menteri tersebut dianggap tidak mampu mengendalikan harga pangan yang melonjak tinggi jelang bulan puasa dan lebaran.
Sumber Tribunnews menyebut Partai Amanat Nasional (PAN) akan mendapatkan jatah Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian.
Tidak hanya itu dua kursi menteri dari jalur partai juga diincar PAN. Yaitu Menteri Perindustrian yang kini ditempati Saleh Husin dari Partai Hanura serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang masih diisi oleh Siti Nurbaya dari Partai NasDem.
Namun, saat dikonfirmasi PAN memilih menutup rapat-rapat isu tersebut. Partai berlambang matahari ini beralasan belum ada pernyataan resmi mengenai reshuffle tersebut.
"Agak sulit karena belum ada fakta dasarnya. Sampai sekarang belum ada pernyataan resmi, saya belum bisa menjawab," ujar Sekjen PAN Eddy Soeparno saat acara Rakernas PAN di JI Expo, Kemayoran, kemarin.
Meski begitu menurut Eddy memang sudah terjalin komunikasi intensif antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo mengenai reshuffle tersebut.
Akan tetapi, hasilnya Eddy berkilah belum mengetahuinya.
"Komunikasi sudah dilakukan empat mata tapi saya belum mengetahui hasilnya," ujar Eddy.
Kata dia, semua kader PAN tunduk pada perintah dan arahan Ketua Umum. Bagi PAN, ada atau tidak ada reshuffle, masuk atau tidak masuk kader PAN dalam kabinet, pihaknya akan tetap mendukung pemerintah.
"Karena memang tidak ada transaksi politik apapun terkait dukungan kami ini sejak awal," katanya.
Eddy menjelaskan, PAN yang sudah menyatakan bergabung dengan pemerintah sejak September 2015 telah konsisten dalam mendukung sejumlah program dan agenda pemerintah.
"Misalnya saja legislasi tentang undang-undang tax amnesty, PAN konsisten mendukung," kata Eddy.
Harus Diganti Sebelum Lebaran
Apabila benar PAN ingin mengisi posisi Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian maka hal tersebut harus dilakukan segera sebelum lebaran.
Kedua menteri tersebut dinilai sudah tidak mampu menjalankan amanah Presiden Joko Widodo sesuai Nawa Cita.
"Karena pemerintah sudah komit harus membantu masyarakat jelang puasa dengan menurunkan harga sembako," kata Pengamat Politik Boni Hargens.
Boni yang juga Komisaris Kantor Berita Antara ini mengatakan wacana pergantian kursi menteri kembali mencuat seiring masuknya Partai Golkar di pemerintahan.
Namun katanya wewenang untuk mengganti menteri semuanya diserahkan kepada Presiden Jokowi.
"Posisi Golkar yang mendapat posisi menteri saya kira tergantung presiden. Karena pertimbangan itu kan bukan hanya bagaimana memperkuat koalisi, tapi lebih bagaimana menjaga keseimbangan partai-partai pendukung," tegas Boni.
Boni juga berkeyakinan bahwa Partai Golkar akan diberikan jatah posisi yang sesuai. Tentunya menurut Boni jatah posisi tersebut tidak melukai perasaan partai-partai koalisi dan juga tidak akan memunculkan masalah di publik.
Boni juga menyebutkan bahwa evaluasi para menteri sudah berjalan.
"Evaluasi sudah jalan, yang penting bagaimana reshuffle kabinet ini yang menjadi hak prerogratif presiden itu bisa jadi jalan keluar bagi kemandekan di beberapa titik persoalan, salah satunya seperti harga sembako," jelasnya. (kps/wly)