Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang Ramadan, Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti menerjunkan satuan tugas untuk menelusuri mafia kartel harga sembako.
Satgas tersebut dibentuk dari Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resort (Polres) sampai Kepolisian Sektor (Polsek) di seluruh wilayah Indonesia.
"Mulai dari kemarin bapak Kapolri sudah melaksanakan konferensi video dan sudah diperintahkan untuk seluruh jajaran Polda membuat satgas memantau dan menindak kalau ditemukan pelanggaran dan kartel-kartel pangan," kata Kabareskrim Polri Irjen Ari Dono Sukmanto di Mabes Polri, Jumat (3/6/2016).
Menurutnya, satgas ini akan memperhatikan lonjakan harga sembako di pasar, memetakan petani, pengepul hingga pendistribusiannya.
"Intinya, satgas itu akan rutin turun ke lapangan meninjau gejolak-gejolak di pasar," ucap Ari seraya mengemukakan, polisi akan menindak tegas pelaku yang diduga memonopoli pasar.
Namun demikian, Ari Dono enggan mengupas pasal pidana yang akan menjerat pelaku mafia kartel sembako.
"Sesuai dengan pelanggarannya apa, kalau terkait dengan perdagangan ya perdagangan, pertanian ya pertanian," paparnya.
Sebelumnya, Thomas Lembong, Menteri Perdagangan menyatakan, ada sejumlah kebijakan yang akan dilakukan pemerintah untuk menekan dan menjaga harga pangan tetap stabil.
Pertama, menambah pasokan impor daging sapi beku dari sebelumnya 10.000 ton menjadi 27.400 ton dari banyak negara seperti Australia, Selandia Baru, India, dan Spanyol.
Kuota impor ini dibagikan kepada Perum Bulog sebanyak 10.000 ton, PT Berdikari sebanyak 5.000 ton, PD Dharma Jaya 500 ton, dan sisanya oleh perusahaan swasta.
Langkah impor daging beku secara sporadis ini menjadi solusi cepat yang diinginkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar harga daging sapi bisa bertengger di level Rp 80.000 per kilogram (kg) saat puasa dan lebaran tahun ini.
"Saat ini, pasokan daging beku impor yang masuk mencapai 1.800 ton dan impor akan jalan terus secara bertahap sehingga harga turun pada pekan pertama puasa," ujarnya, Selasa (31/5/2016) lalu.
Kedua, memerintahkan Perum Bulog untuk menyerap bawang merah milik petani dengan harga minimum Rp 15.000 per kg sehingga bisa dilepas ke pasar pada harga Rp 25.000 per kg.
Ketiga, menugaskan Perum Bulog untuk operasi pasar beras hingga 6 Juli 2016 mendatang dengan stok sebanyak 360.000 ton. Rencananya beras tersebut akan dijual dengan harga Rp 8.500 per kg.
Keempat, menugaskan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) X dan PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) melakukan operasi pasar gula di berbagai daerah.
Harga gula ditargetkan sampai ke konsumen paling tinggi di harga Rp 12.500 per kg.
Sejumlah BUMN juga telah ditugaskan untuk mengimpor gula mentah sebanyak 381.000 ton agar produksi gula tahun ini bisa lebih maksimal.
Menghadapi penugasan ini, Wahyu, Direktur Pengadaan Perum Bulog mengaku telah menyiapkan anggaran dari kas perusahaan sebesar Rp 700 miliar untuk mengimpor daging beku dari Australia selama satu bulan ini.
Sementara itu, Subiyono, Direktur Utama PTPN X mengaku telah mengantongi izin impor gula dari Kemdag dan menargetkan importasi gula sudah terealisasi semuanya pada awal Juli 2016.
Mafia Baru
Optimisme pemerintah dalam menjaga harga pangan ini justru ditangapi pesimistis oleh Posman Sibuea, Pengamat Ekonomi Pertanian dari Universitas St Thomas, Medan.
Menurutnya, upaya stabilisasi harga pangan lewat jalur impor menjadi pembuktian bahwa pemerintah selalu menjadi "pemadam kebakaran" setiap jelang bulan puasa.
Padahal, seharusnya, kondisi saat ini sudah bisa diperhitungkan jauh-jauh hari.
"Impor menjadi solusi instan agar harga pangan turun, tapi bukan pilihan yang baik untuk swasembada," kata Posman.
Jika resep ini dipakai terus, Posman pun khawatir langkah impor ini akan menimbulkan benih-benih mafia pangan baru, sehingga hal ini terus terulang di tahun berikutnya.
Asnawi, Ketua Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI) mengaku langkah pemerintah mengimpor daging beku memang berhasil meredam potensi kenaikan harga daging di pasar tradisional.
Namun, dia memastikan harga daging sapi di pasar tradisional tidak lantas turun sesuai keinginan pemerintah. Sebab, harga ini sudah terbentuk dari feedloter dan rumah potong hewan. (tribunnews/thf/ktn)