Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, memberikan catatan kritis atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016 yang diajukan Pemerintah.
Pasalnya, pemerintah melakukan pemotongan anggaran belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dalam jumlah yang signifikan guna menutup defisit anggaran akibat tidak terpenuhinya target perpajakan.
"Saya khawatir pemotongan anggaran ini akan mengganggu kinerja Pemerintah pusat dan daerah. Karena itu, pemerintah harus cermat dan selektif dalam melakukan pemotongan sehingga kinerja pelayanan publik dan pembangunan tetap stabil," kata Jazuli melalui pesan singkat, Senin (13/6/2016).
Jazuli menegaskan pentingnya manajemen program dan anggaran pemerintah sambil mengingatkan perlunya pemerintah membuat perencanaan program dan anggaran yang matang sejak awal sehingga dapat memprediksi dan mengantisipasi masalah.
Pemerintah sendiri yang membebankan target pada Kementerian/Lembaga agar optimal dalam mengerjakan sejumlah proyek infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik. Pemotongan anggaran di saat pemerintah menargetkan banyak kinerja tersebut sebenarnya menunjukkan lemahanya perencanaan pemerintah sejak awal.
"Proposal pemerintah yang memangkas belanja K/L sebesar Rp. 50 Triliun jangan sampai justru menjadi penyebab utama tidak terpenuhinya target kinerja yang dibebankan. Untuk itu pemerintah perlu menyusun skala prioritas sehingga pengurangan belanja K/L tersebut tidak mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Selain itu, pemotongan harus dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan," saran Jazuli.
Sementara itu, terkait transfer ke daerah yang mengalami penurunan sebesar Rp 11.9 triliun, Anggota Komisi I ini berharap agar pemerintah bisa merevisi ulang rencana tersebut. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah sendiri untuk terus memperbesar transfer ke daerah dari tahun ke tahun.
"Fraksi PKS khawatir pemotongan transfer ke daerah khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dan Dana Bagi Hasil (DBH) akan mempengaruhi program-proram pembangunan infrastruktur fisik di daerah yang sedang berlangsung maupun yang dalam bentuk komitmen," katanya.
Jazuli mengingatkan dengan rencana target pertumbuhan ekonomi sebesar 5.3% pada RAPBNP 2016, pemerintah harus bekerja keras untuk mencapai target tersebut, mengingat pada triwulan I 2016 hanya tumbuh sebesar 4.9%.
"Dengan pemotongan anggaran belanja K/L dan transfer ke daerah kerja pemerintah akan semakin berat mengingat keduanya menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional," pungkas Jazuli.