Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi IV DPR RI harus menunda pengesahan anggaran untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Hal itu dilakukan setelah seluruh anggota fraksi di Komisi IV tidak berkenan dengan program-program Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diniliai tidak pro terhadap rakyat khususnya nelayan.
"Hari ini atas permintaan semua fraksi meminta rapat ditunda. Karena belum ada perbaikan dari program pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang harusnya lebih berpihak ke masyarakat," kata Ketua Komisi IV, Edhy Prabowo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/6/2016).
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menuturkan, salah satu tidak adanya perhatian KKP terhadap nelayan adalah kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti itu tidak menyediakan alat pengganti penangkap ikan untuk nelayan.
Padahal, KKP melarang nelayan menggunakan alat tertentu.
"Walaupun kita tahu alat tangkapnya (nelayan) salah, mereka (KKP) harus mengganti alat tangkap itu. Mereka (nelayan) kan sudah mau pakai alat apa, tidak ada satu pun program mengarah ke sana (penggantian alat tangkap)," ujarnya.
Yang lebih disayangkan oleh Komisi IV, kata Edhy adalah KKP lebih memilih beli kapal atau pun pesawat pengawas. Padahal menurutnya, KKP bisa manfaatkan kapal pengawas bekerja sama dengan TNI AL dan TNI AD.
"Selama mereka tidak ada keberpihakan kepada nelayan, kami tidak akan setuju," tandasnya.