Baca tanpa iklan
Laporan wartawan Tribunnews.com, Valdy Arief
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Presiden, Jusuf Kalla memastikan pemerintah tidak tinggal diam pada terulangnya kembali penculikan anak buah kapal (ABK) berkewarganegaraan Indonesia di perairan selatan Filipina.
"Pokoknya bagaimana sandera itu bisa kita lepaskan," kata Jusuf Kalla setelah buka puasa bersama di Jenggala Center, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (25/6/2016).
Dia menyebutkan pemerintah telah kembali membentuk tim guna menanggapi permasalahan yang terjadi untuk kali ketiga ini.
Tim yang dimaksud politisi senior Partai Golkar ini adalah Pusat Krisis (Crisis Centre) yang berada dalam komando Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.
Dalam tim tersebut, wakil presiden menyebut ada beberapa lembaga negara yang terkait ikut terlibat dalam upaya mencari solusi dari penculikan kali ini.
"Crisis centre itu di bawah Polhukam (Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan) ada BIN (Badan Intelijen Negara), dan Kepolisian. Sedang dicari solusinya,"
Sebelumnya diberitakan, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi telah membenarkan kembali terjadinya penculikan terhadap WNI yang melintasi perairan Filipina Selatan.
Peristiwa yang terjadi pada 20 Juni 2016 itu, menimpa tujuh orang ABK Tugboat (TB) Charles 001 dan tongkang Robby 152.
Para korban penculikan itu semuanya warga Samarinda, Kalimantan Timur. Para sandera itu antara lain Ferry Arifin (kapten), M Mahbrur Dahri, Edi Suryono, Ismail, M Nasir, M Sofyan, dan Robin Piter.
Mereka diduga dibawa ke Tawi-Tawi, Filipina Selatan. Sejumlah media Filipina menduga para penyandera merupakan kelompok Abu Sayyaf.
Menurut The Inquirer dan Manila Times, Jumat (24/6/2016), kabar penyanderaan itu diketahui setelah kapten TB Charles menelepon istrinya.
Dalam sambungan telepon itu, ia menyatakan diculik oleh kelompok bersenjata yang mengaku Abu Sayyaf.
Kapten kapal menambahkan penyanderaan meminta uang tebusan sebesar 20 juta ringgit Malaysia atau setara Rp 65,5 miliar.