Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terungkapnya peredaran vaksin palsu oleh Bareskrim Polri membuat resah masyarakat.
Diketahui vaksin palsu tersebut beredar luas di beberapa wilayah dan sudah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun.
Anggota Komisi IX DPR RI Verna Inkiriwang mengapresiasi kerja polisi yang telah berhasil mengungkap kasus pemalsuan vaksin tersebut.
Namun, Verna sangat menyayangkan mengapa tindakan kriminal tersebut bisa berlangsung dalam waktu sangat lama.
“Tindakan pemalsuan vaksin ini telah berlangsung selama kurang lebih 10 tahun. Kita tentu merasa kecolongan, mengapa baru sekarang bisa terungkap," kata Verna melalui keterangan tertulis, Minggu (26/6/2016).
Menurutnya pengawasan obat atau vaksin yang beredar di masyarakat perlu diperketat karena pertaruhannya kesehatan masyarakat.
"Bahkan nyawa dari warga negara kita," ujarnya.
Diketahui, vaksin sejatinya diberikan untuk meningkatkan daya tahan tubuh seseorang terhadap kuman tertentu sehingga bisa terhindar dari penyakit akibat kuman.
Apabila vaksin yang diberikan palsu, artinya imunisasi yang diberikan selama ini sia-sia dan tidak membuat anak menjadi kebal.
Hal tersebut tentu menjadi masalah besar karena berdasarkan data Global Burden of Disease (2010) dan Health Sector Review (2014), penyakit menular di Indonesia masih terus meningkat, seperti ISPA, Pneumonia, Hepatitis.
“Imunisasi diharapkan bisa menjadi solusi untuk menekan angka penyakit menular yang tinggi ini. Namun, semua hanya menjadi mimpi belaka bila yang digunakan adalah vaksin palsu," kata Verna.
Politikus Demokrat itu meminta aparat menuntaskan kasus pemalsuan vaksin dengan menangkap semua oknum yang terlibat agar tidak lagi meresahkan masyarakat.
Pemerintah, kata Verna, harus memastikan bahwa tidak ada lagi vaksin palsu yang beredar di masyarakat.
"Fasilitas pelayanan kesehatan diimbau untuk berhati-hati dalam membeli vaksin, jangan tergiur dengan harga murah namun keasliannya diragukan," katanya.
Ia juga meminta masyarakat hendaknya proaktif melaporkan kepada tenaga kesehatan atau institusi kesehatan apabila menemukan kejanggalan terkait penggunaan suatu vaksin.
"Pemerintah mesti memperkuat fungsi pengawasannya terhadap obat-obatan ataupun vaksin yang beredar di masyarakat. Diharapkan dengan melakukan semua ini, ke depan tidak ada lagi kasus vaksin palsu yang ditemukan di masyarakat," ujarnya.