Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris menolak dengan tegas pembebasan sandera WNI dengan membayar uang tebusan.
Dikatakannya, pembayaran uang tebusan untuk pembebasan sandera harus dihindarkan dan jangan sampai terjadi lagi.
"Tolonglah jangan sampai pemerintah membayar tebusan. Walaupun tebusan dibayarkan swasta bukan pemerintah tapi itu memicu penyanderaan itu tersebut terjadi," kata Charles di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (12/7/2016).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, masih ada cara-cara lain untuk membebaskan sandera daripada dengan membayar uang tebusan. Cara lain tersebut antara lain dengan saling bertukar informasi intelijen antara pemerintah dengan negara lain.
"Yang perlu dilakukan adalahan inteligen sharing, dan melakukan operasi militer dengan Filipina. Sekaligus juga memberikan tekanan kepada kelompok ini untuk menghentikan (aksi) mereka," tuturnya.
Charles pun berharap agar pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri untuk melakukan pembahasan dengan negara-negara ASEAN guna membentuk konferensi regional dalam membahas persoalan pembajakan. PBB, kata Charles sudah mengatakan bahwa Asia Tenggara rawan dengan pembajakan.
"PBB mengatakan bahwa ada sekitar 200 pembajakan di Asia Tenggara dalam setahun. Untuk itu perlunya dibuat perangkat hukum untuk penanganan tersebut," ujarnya.