Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Terulangnya kasus penculikan Warga Negara Indonesia (WNI) oleh kelompok bersenjata di perairan utara Indonesia, adalah karena para pelaku selama ini terlalu ditoleransi menurut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.
Pada dua kasus sebelumnya yakni penculikan awak TB. Brahma dan TB. Henry, pihak terkait yang dalam hal ini adalah pihak perusahaan dan pihak non pemerintah, memilih untuk membayar tebusan demi menghindari resiko jatuhnya korban jiwa. Ternyata pilihan tersebut tidak sepenuhnya tepat.
"Ya ternyata sama dengan teori pembajakan yang lain, kalau ditoleransi pembajakan itu, akan menimbulkan pembajakan berikutnya, apapun, setiap tindakan itu punya resiko," ujar Jusuf Kalla kepada wartawawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2016).
Ia menegaskan, pemerintah dalam kasus penyanderaan tersebut, sama sekali tidak pernah mendukung pihak terkait untuk membayar tebusan kepada para penyandera. Pemerintah juga tidak pernah memfasilitasi pihak terkait untuk membayar tebusannya.
Dengan adanya kasus pembajakan terakhir, yang terjadi di perairan Sabah, Malaysia pada Sabtu lalu (9/7), ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa apapun langkah yang diambil untuk menghadapi para penculik, akan selalu menimbulkan resiko.
"Kalau bernegosiasi seperti yang sudah dilakukan, (dikhawwatirkan) resikonya berulang. Kalau sama sekali tidak ada negosiasi, resikonya jiwa (sandera). Jadi masyarakat harus tahu ini,"terangnya.
Untuk membebaskan para sandera yang diculik dari perairan Sabah, dan para sandera awak TB,Charlses yang hingga kini belum dibebaskan, pemerintah sudah melakukan hampir segalanya yang mungkin. Terkait gagasan pengiriman TNI ke sarang para penyandera, hal menurut Jusuf Kalla sulit untuk dilakukan,
"Semua negara sama saja, itu demi kehormatan negara. Jika ada orang Filipina disandera di sini, memang kita mengijinkan tentara Filipina untuk datang ?" tutur Jusuf Kalla.
Untuk sementara yang bisa dilakukan adalah mengantisipasi terulangnya kasus serupa. Hal itu bisa dilakukan dengan merealisasikan kesepakatan patroli bersama di perairan Filipina Selatan dan sekitarnya, yang merupakan wilayah tempat kelompok bersenjata tersebut berkeliaran,