Sebab, dikhawatirkan upaya pemberantasan itu akan menimbulkan masalah pelanggaran HAM baru.
Terlebih, saat ini muncul wacana untuk menambah wewenang TNI di dalam penanggulangan teroris.
Wacana itu muncul seiring berkembangnya rencana revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
"Apakah nanti Basri di-Santoso-kan? Apakah nanti setelah Basri, tidak muncul nama baru? Kita tidak tahu," tandasnya.
Penulis : Dani Prabowo
Baca tanpa iklan