Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Martin Hadiwinata mengkhawatirkan perombakan kabinet jilid II akan mengamankan Reklamasi Teluk Jakarta.
Hal itu dibuktikan dengan adanya keterangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan untuk meninjau ulang kebijakan reklamasi.
"Luhut mengatakan bahwa akan meninjau ulang seluruh kebijakan reklamasi. Kami khawatir semua hal dikembalikan dari awal dan bahkan mengubah seluruh kebijakan dari Rizal Ramli," ujarnya di Kantor LBH Jakarta, Jumat (29/7/2016).
Jika Luhut meninjau ulang kebijakan proses reklamasi dari awal, maka kekhawatiran berikutnya adalah mantan Menkopolhukam tersebut akan menghilangkan bukti-bukti pelanggaran reklamasi.
"Kalaupun harus ditinjau ulang, kami ingin peninjauan dilakukan secara terbuka dan menghadirkan banyak elemen dari masyarakat dibanding dari pengusaha," katanya.
Martin menjabarkan bahwa Rizal juga masih mempunyai hutang janji yaitu penghentian reklamasi di pulau-pulau lain, mengingat selama ini Rizal hanya menghentikan proses reklamasi di Pulau G.
"Kalau Luhut menganulir semua kebijakan Rizal Ramli, kami akan terus mengkritisi dan Luhut telah mengkhianati kepentingan nelayan dan tidak bersikap negarawan," kata Martin.