Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bilang Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki hak prerogatif dalam memilih Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
"Presiden punya hak prerogatif memutuskan siapa yang jadi pembisik utama dia dan Kabin (Kepala BIN)," ujar Fahri saat ditemui di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/9/2016).
Ia pun menambahkan, calon tersebut harus mewakili 'rasa' yang dimiliki oleh Jokowi.
"Orangnya mesti dia percaya, dianggap mampu jadi mata telinga dan indera Presiden," tegasnya.
Menurutnya, DPR hanya bertugas untuk melakukan fit and proper test terhadap calon yang diusung.
"Kita sebagai Dewan hanya menguji apakah fit, dan proper kalau dia jadi Kabin (Kepala BIN)," jelasnya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua DPR RI Ade Komarudin, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dan Taufik Kurniawan di Gedung Nusantara III, Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (2/9/2016).
Dalam pertemuan tersebut, Pratikno menyampaikan Presiden Jokowi menunjuk Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).
Penunjukan tersebut berdasarkan pada surat yang berisi usulan nama baru pengganti Kepala BIN saat ini, Sutiyoso.