News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Loyalitas Kepala BIN Bukan ke Rezim atau Individu Tertentu

Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Fajar Anjungroso
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso saat menghadiri acara perayaan ulang tahun pendiri PT Mustika Ratu yang ke 88 tahun, Mooryati Soedibyo di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Selasa (5/1/2016). Sutiyoso hadir bersama istrinya Setyorini untuk mengucapkan secara langsung selamat ulang tahun kepada sahabatnya tersebut. (Tribunnews/Jeprima)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais mengingatkan bahwa loyalitas Kepala BIN itu kepada NKRI bukan pada rezim atau individu tertentu.

"Saya hanya ingin mengingatkan, loyalitas KaBIN adalah kepada NKRI bukan pada rezim atau individu tertentu," tegas Hanafi kepada Tribunnews.com, Jumat (2/9/2016).

Landasan konstitusinya jelas kata dia, diterangkan dalam UU No 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara pasal 10 ayat 1 menyebutkan bahwa BIN merupakan alat negara yang menyelenggarakan fungsi intelijen dalam dan luar negeri. Tugas BIN sesuai pasal 10 ayat 1 tercantum pada pasal 29.

Meskipun DPR tidak punya ruang yang luas untuk mempermasalahkan, menurutnya, Presiden Jokowi juga tetap perlu memberikan penjelasan ke publik jika banyak pertanyaan pertimbangan mengapa memilih Budi Gunawan menjadi Kepala BIN.

Penunjukkan Budi Gunawan menjadi Kepala BIN oleh Presiden, harapan dia, ada peningkatan performa polisi dalam mengelola data intelijen dari BIN.

Pasalnya selama ini polisi sering mengatakan bahwa data intelijen kurang lengkap sehingga kesulitan menjawab untuk bertindak.

"Momentum Kepala BIN dari polisi ini saya meyakini koordinasi Polri dan BIN akan menjadi lebih sinergi lagi," harapnya.

Di sisi lain, performa BIN dibawah Sutiyoso juga kata dia, sudah on the right track dan harus ditindaklanjuti dan dikembangkan agar lebih progresif lagi. Misal penanganan berkaitan kasus BLBI, Aceh dan Papua, dan kontra-terorisme.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini