TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bergejolak pasca-gagal lolos ke Parlemen pada Pemilu 2024.

Terkini, muncul kabar rencana penggulingan Muhamad Mardiono dari posisi Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP melalui Muktamar PPP yang dipercepat jadwalnya.

Bahkan, sejumlah elite pengurus DPP hingga mantan Ketua Umum PPP telah melakukan pertemuan untuk merealisasikan rencana tersebut.

Diketahui, Muktamar PPP lima tahunan menjadi ajang pemilihan ketua umum baru yang akan membawa partai berlambang Ka'bah itu untuk lima tahun ke depannya.

Saat ini, PPP dipimpin oleh Muhamad Maridono menggantikan Suharso Manoarfa yang diberhentikan pada September 2022 lalu, karena pernyataan kontroversi soal amplop kiai dan tidak meningkatnya elektabilitas partai.

Pimpinan Majelis Dewan PPP sendiri telah mendesak Mardiono untuk segera menggelar Muktamar pada awal 2025 mendatang. 

Desakan itu muncul dengan pertimbangan situasi dan kondisi politik nasional.

Permintaan para pimpinan Majelis PPP ini disampaikan lewat surat tertanggal 26 Oktober 2024 yang ditujukan kepada Mardiono. 

Baca juga: Bahlil Umumkan Kepengurusan Partai Golkar: Ada Nama Anak Jusuf Kalla hingga Airlangga Hartarto

Dalam salinan surat yang diperoleh Tribunnews itu, ada lima pimpinan majelis DPP PPP yang menandatangani surat tersebut, yakni Ketua Majelis Kehormatan, Zarkasih Nur; Ketua Majelis Syariah, Musthofa Aqil Siroj; Ketua Majelis Pakar, Prijono Tjiptoherijanto; Ketua Majelis Pertimbangan, Romahurmuziy; dan Wakil Ketua Majelis Syariah, Muhyiddin Ishaq. 

Romahurmuziy ketika dikonfirmasi Tribunnews pada Jumat (1/11/2024) membenarkan surat tersebut dikirim kepada Mardiono pada 26 Oktober 2024 lalu. 

Menurut Romy,-sapaan Romahurmuziy, surat itu adalah hasil beberapa rapat pimpinan majelis PPP. 

Terdapat tujuh poin yang disampaikan oleh pimpinan majelis dalam surat tersebut. 

Baca juga: Megawati Akan Turun Gunung ke Solo, Cek Kesolidan Kader PDIP Jelang Pilgub Jateng

Romy mengatakan, surat tersebut mengingatkan Mardiono selaku Plt Ketua Umum agar segera melakukan persiapan Muktamar mulai November 2024. 

Hal ini karena periodisasi kepengurusan PPP pada 2020-2025.