Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekreratis DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kalimantan Barat, Miftah menyebut saat ini partai berlambang Ka'bah sedang tak baik-baik saja. 

Sehingga perlu tranformasi partai secara menyeluruh dan meminta agar tidak ada pihak yang berusaha mempertahankan status quo.

Termasuk, kondisi seperti ini perlu berpikir ekstra. 

Apalagi jika semua kader ingin kembali mempunyai wakil di DPR RI.

“PPP sedang tidak baik-baik saja, perlu cara kerja dan berpikir yang out of the box agar partai bisa kembali baik seperti sedia kala,” kata Miftah, kepada wartawan, Rabu (18/12/2024).

Miftah menyayangkan jika ada pihak yang mencoba mempertahankan status quo dengan mencoba menghadang upaya perubahan AD/ART Partai.

Apalagi jika upaya itu dilaksanakan dengan cara pemaksaan dan inkonstitusional.

“Kita harus mengedepankan musyarawarah untuk mufakat dan semua harus terbuka pada perubahan tidak mempertahankan status quo. Dan perubahan AD/ART adalah awal dari perubahan tersebut,” ujar Miftah.

Dia juga menilai, bahwa banyak pasal dalam AD/ART yang perlu dicermati bersama.

Mulai dari tata kelola partai, hingga syarat calon ketua umum yang harus lebih terbuka.

Sehingga calon potensial dari semua tokoh nasional yang ingin ikut membangun PPP bisa berkesempatan memimpin partai tersebut. 

“Kita tidak boleh menutup semua potensi yang ada. Dan tidak boleh ada yang mau membawa partai ini tetap dalam keterpurukannya,” kata Miftah.

Sebagai informasi, DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) baru saja merampungkan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) untuk membahas Muktamar.

Baca juga: Desakan Muktamar Dipercepat Muncul, GPK Usul PPP Buka Peluang Tokoh Nonkader Jadi Ketua Umum

Dimana, Muktamar diagendakan bakal berlangsung pada April 2025, dengan agenda menentukan kepemimpinan baru Partai berlamgang Ka’bah ini.