Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Nama Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok Masuk ke dalam bursa calon menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Ahok dipilih oleh 4,6 persen responden dalam survei yang dilakukan oleh Institute for Essentials Service Reform (IESR).
Munculnya nama Ahok pun menarik perhatian dalam diskusi bertajuk 'Menimbang Menteri ESDM Pilihan Jokowi' yang digelar di Gedung Dewan Pers Jakarta, Minggu (4/9/2016).
Moderator diskusi Brigita Manohara sempat bertanya kepada Direktur IESR Fabby Tumiwa mengapa nama Ahok bisa muncul, bahkan menempati urutan kelima di survei itu.
Padahal, Ahok sendiri berniat untuk maju kembali pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017.
"Ini menarik nama Ahok bisa sampai muncul," kata Brigita.
Fabby pun menjelaskan bahwa survei yang dilakukannya melalui internet pada 22-26 Agustus itu menggunakan metode semi terbuka.
IESR menyediakan sejumlah nama yang mengemuka untuk dipilih responden.
Namun responden juga bisa memasukkan nama lain jika tidak tertarik dengan pilihan yang sudah disediakan.
Dari jumlah responden valid sebanyak 1.874 orang, banyak yang memasukkan nama Ahok sehingga akhirnya menempati urutan kelima dalam survei.
"Nama Ahok muncul karena masyarakat memilih," kata Fabby.
Sementara empat nama teratas yang mengungguli Ahok yakni Dosen ITB Tri Haryo Soesilo (16 persen), Direktur Teknik Lingkungan Kementerian ESDM Djoko Siswanto (10 persen), mantan Direktur PLN Hadiv Situmeang (6,5 persen), Direktur Utama PT Pertamina Persero Dwi Soetjipto (4,7 persen).
Anggota Komisi VII DPR Zulkieflimansyah yang juga hadir dalam diskusi turut mengomentari munculnya nama Ahok sambil berseloroh.
Dia mengatakan, bisa saja Presiden Jokowi mempertimbangkan nama Ahok untuk menempati posisi Menteri ESDM.
"Tapi itu kalau Presiden Jokowi senang banyak beritanya," kata Zulkifli disambut tawa pembicara dan hadirin.
Ia meyakini, jika Ahok yang menjabat menteri ESDM, maka pemberitaan di sektor migas akan meningkat pesat.
Namun bukan berarti pemberitaan itu akan menimbulkan efek yang positif.
"Nanti yang ada, pemerintah jadi tambah gaduh terus," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.(Ihsanuddin)