Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi I DPR RI sudah memberikan restu kepada Komjen Pol Budi Gunawan untuk memimpin Badan Intelijen Negara (BIN) menggantikan Sutiyoso.
Seluruh fraksi di DPR RI bulat menerima usulan Presiden Joko Widodo yang menunjuk Budi Gunawan menjadi Kepala BIN.
Kini mantan Kalemdikpol tersebut tinggal menunggu Presiden Jokowi untuk melantik dirinya menjadi Kepala BIN setelah DPR membawa namanya dalam Rapat Paripurna.
Sebagai Kepala BIN, Budi Gunawan harus membangun konsep koordinasi antar lembaga intelijen di masing-masing instansi.
Baik itu TNI AD, TNI AL, TNI AU, Polisi, kejaksaan, imigrasi, Bea dan Cukai, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan lainnya.
Jika sudah ada konsep yang mengatur jaringan hubungan organisasi intelijen satu sama lain sesuai dengan masing-masing tugasnya.
Semuanya akan diketahui saling berkaitan atau tidak dengan tantangan yang dihadapi.
Selain itu, Budi Gunawan juga harus memastikan bagaimana arus informasi dari masing-masing intelijen itu terpadu atàu tidak.
"Juga bagaimana penyalurannya dari masing-masing intelijen ke BIN sudah ada atau belum," ujar pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar kepada Tribunnews.com, Rabu (7/9/2016).
Jika konsep koordinasi sudah ada dàn lengkàp, selanjutnyà implementasinya harus dipastikan terkendali atau tidak.
Hal ini menurutnya, sangàt penting menjadi perhatian karena masing-masing intelijen biasanya punya karàkter yang tidak mudah disatukan.
"Ini tergantunģ dari wibawa, keluasan wawasan dan pengalaman nyata bidang intel serta profesionalitas dari pemimpinya. Begitu kira-kira hal-hal yang harus diperhitungkan," jelasnya.
Anggota Komisi I DPR Zainuddin Amali menilai Budi Gunawan memahami tugas intelejen.
Penilaian itu disampaikan Amali setelah mendengarkan penyampaian misi Budi Gunawan sebagai calon Kepala BIN.
Amali mengatakan Budi Gunawan cukup menguasai persoalan sehingga layak untuk memimpin badan intelejen tersebut.
Selain itu, Jenderal Bintang Tiga itu juga memahami koordinasi antar lembaga intelejen.
"Jadi sebelum kita tanya, beliau sudah jelasin, tentang konflik kawasan, tentang ISIS, tentang Laut China Selatan, beliau sangat detail menyampaikan," kata Amali di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/9/2016).
"Sehingga kami melihat bahwa yang hari-hari menjadi diskusi kita, beliau sudah tahu apa yang mesti dilakukan," tambah dia.