Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Amriyono Prakoso
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tiga pasang calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta telah mendaftar dan mengikuti serangkaian tahapan yang dilaksanakn KPUD DKI Jakarta.
Mereka masing-masing Ahok-Djarot, Anies-Sandi, dan Agus-Sylviana.
Ketiganya mendaftar melalui jalur partai politik.
Hanya Djarot Saiful Hidayat dan Sandiaga Uno yang merupakan kader partai politik.
Sementara lainnya berasal dari birokrat, akademisi, dan militer.
Ketua Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampow menilai dalam Pilkada DKI partai politik berusaha menampilkan figur bukan dari kader mereka untuk melawan petahana.
"Jadi saya lihat ini memang demi melawan Ahok di Jakarta, sehingga partai politik merelakan untuk tidak mengusung kadernya sendiri," kata Jeirry di kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (25/9/2016).
Dia mencontohkan Agus Yudhoyono yang terkenal berada di lingkup kemiliteran secara mengejutkan diusung menjadi calon gubernur DKI.
Padahal SBY mempunyai nama Nachrowi Ramli yang menjadi Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta dan pernah bertarung dalam Pilkada DKI 2012.
Kemudian Mardhani yang merupakan kader PKS yang pernah digadang-gadang mendampingi Sandiaga Uno, justru digantikan Anies Baswedan.
"Kalau saya menyebut ini sebuah kemajuan karena partai mau memberikan sesuatu yang baru di luar kadernya hanya untuk Jakarta," kata Jeirry.
Namun, bukan hal yang mudah untuk mengalahkan petahana.
Berkaca Pilkada Serentak 2015 lalu, tercatat sekitar 80 persen kemenangan diraih incumbent.
Hal itu bukan tanpa sebab, menurutnya, sistem Pilkada yang sudah diatur undang-undang membatasi pesaing untuk memperkenalkan diri lebih luas kepada masyarakat saat kampanye.
Sementara petahana, sudah dikenal jauh lebih dahulu ketimbang pasangan lainnya.
Apalagi, muncul pasangan baru yang selama ini tidak pernah ada di dalam pembahasan.
Beberapa peraturan itu adalah pertemuan terbatas yang diatur frekuensi dan jumlah pesertanya, serta pertemuan terbuka yang tidak dapat dilakukan setiap hari.
Sehingga, masyarakat dinilai tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mengenal siapa saja calon yang paling baik diantara yang terbaik.
"Saya kira, perlu dipahami tim pemenangan pasangan calon untuk menyiasati ini semua. Jika tidak ingin jagoannya kalah telak dengan petahana," jelas dia.