"Pembayaran saya enggak tahu, untuk mobil Audi itu atas nama adik saya. Kalau mobil jaguar dibeli di pameran dan dibayar lunas," katanya.
Jaksa Penuntut Umum sebelumnya mengungkapkan ada penyimpangan antara kekayaan yang dimiliki Sanusi dengan pekerjaannya sebagai PNS.
Harta kekayaan Sanusi sebagai anggota DPRD DKI tercatat mencapai Rp 45 miliar.
Uang itu di antaranya digunakan untuk membangun gedung bernama 'Sanusi Center' di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur.
Membeli sejumlah rumah susun non hunian di Jakarta.
Membeli tanah dan bangunan di Jakarta, membeli satu unit mobil Audi, dan membeli satu unit mobil Jaguar.
Dia juga menyimpan uang sebesar US$10.000 dalam brankas di rumahnya yang ada di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Uang tersebut diduga merupakan hasil permintaan Sanusi kepada pihak-pihak lain yang merupakan mitra kerja Dinas Tata Air DKI Jakarta.
Seperti diketahui, KPK menetapkan Mohamad Sanusi sebagai tersangka kasus dugaan pencucian uang.
Penetapan tersebut sebagai bagian dari pengembangan terhadap kasus dugaan suap pembahasan Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jakart.
Serta Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.
Atas perbuatannya, KPK menjerat Sanusi dengan Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
Sebelumnya, Sanusi juga sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembahasan raperda reklamasi bersama dua orang lainya.
Yakni Presiden Direktur PT APL Ariesman Widjaja dan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro.
Sanusi diduga menerima suap sebesar Rp 2 miliar dari PT APL terkait dengan pembahasan Raperda RWZP3K dan Raperda RTR Kawasan Pesisir Pantai Utara Jakarta oleh DPRD DKI.
Di mana kedua raperda itu sudah tiga kali ditunda pembahasannya di tingkat rapat paripurna.