Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM.
Atas pengangkatan Jonan dan Archandra, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, Presiden Jokowi hanya ingin mengakomodasi kepentingannya dan pendukung.
"Sepertinya posisi Menteri dan Wamen dibuat untuk mengakomodasi kepentingan Presiden dan kepentingan pendukungnya," ujar Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa ketika dihubungi Tribunnews.com, Jumat (15/10/2016).
Fabby memberikan gambaran sisi minus Jonan dan Archandra di posisi baru mereka. Ia melihat sosok mantan Menteri Perhubungan yang kini diberikan jabatan Menteri ESDM.
Bagi Fabby, Jonan tidak mempunya pengalaman apapun di bidang energi.
Hanya, sisi positif yang ada dalam diri Jonan, imbuhnya, kredebilitas, integritas dan keberaniannya serta tidak mempunya konflik kepentingan di Kementerian ESDM.
"Paling tidak ada harapan tata kelola sektor ESDM bisa lebih baik. Mungkin ini yang diipandang Presiden sebagai aset untuk mengimbangi sosok Archandra yang sebenarnya kurang diterima oleh stakeholder," tegas Fabbya.
IESR juga terkejut atas pengadaan posisi Wamen. Apakah memang dibutuhkan?
Kalaupun diperlukan, apakah Archandra layak atau tepat menduduki posisi ini? Mengingat kredibilitasnya sangat jatuh di mata stakeholder energi.
"Ini akan jadi beban di masa depan," katanya.
Selain itu posisi Wamen sesuai UU Kementerian adalah pejabat karir.
"Apakah Archandra adalah pejabat karir di Kementerian ESDM? Ini bisa jadi isu hukum lagi," tegasnya.
Menurut dia pula, dengan adanya Menteri yang kurang paham persoalan dan prioritas sektor energi,