Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajak semua pihak tidak melakukan tindakan kekerasan.
Sebab, sejarah Indonesia membuktikan kekerasan hanya membuat kerugian pihak-pihak berkonflik.
Megawati menjelaskan hal itu dalam jumpa pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (17/11/2016).
Keterangan Megawati disampaikan menyusul adanya upaya provokasi terjadinya kekerasan dengan melakukan penolakan dan penghadangan terhadap calon gubernur petahanan DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Padahal, Indonesia adalah negara hukum dan Ahok pun telah menaati proses hukum dirinya pasca-ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama.
"Mungkin banyak yang tidak ingat, ataupun bagaimana jadinya kalau kita melakukan tindakan selalu dengan kekerasan. Saya merasa tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Yang ada hanya kerugian kedua pihak," kata Megawati.
Megawati mengajak semua pihak untuk mengingat kembali, bahwa Indonesia pernah mengalami konflik di Timur Indonesia pada 2001 yang diawali dengan tindakan kekerasan.
Megawati masih mengingat betul kejadian dan dampak kerugian pada saat dirinya menjadi wakil presiden waktu itu.
Menurutnya, kejadian itu merupakan contoh nyata tentang kerugian yang ditimbulkan akibat jalan kekerasan.
"Tolong buka file, saya lupa tahunnya, saya kira antara 2001-2002, seperti apa ketika kita dan media tidak mau, tapi justru ikut membubui untuk bisa terjadinya kekerasan itu. Maka, media baru akan bisa mengetahui seperti apa luka yang terjadi pada waktu itu, ketika ibu-ibu banyak yang menjadi janda dan anak-anak menjadi tidak terpelihara," kata Megawati.
"Apakah itu yang ingin dilakukan Indonesia ini? Padahal, katanya kita ini sudah maju ke alam reformasi, sudah ada perubahan," tandasnya.
Megawati juga masih ingat, partai yang dipimpinnya pernah mendapatkan tindakan kekerasan dari pemerintahan yang berkuasa pada 27 Juli 1996.
Pada saat itu, massa pendukung Soerjadi dibantu aparat negara mengambil paksa kantor DPP PDI Perjuangan dan berlanjut pada kerusuhan di beberapa wilayah Jakarta.
Megawati mengakui, jika hari itu dirinya mengikuti perasan atau ego, maka dirinya akan mengambil jalan kekerasan untuk melawan balik pemerintahan pada saat itu. Namun, hal itu tidak dilakukan karena Indonesia adalah negara hukum.
Oleh karena itu, Megawati mengajak semua pihak unuk menghormati proses hukum dan mempercayakan aparat penegak hukum terkait kasus Ahok.
Megawati juga mengingatkan, agar media massa tidak turut serta dalam menciptakan tindakan kekerasan terkait proses hukum Ahok maupun keberlangsung pilkada di DKI Jakarta.
"Saya ingin menegaskan ini, karena masih banyak keinginan untuk mem-provoke untuk terjadinya kekerasan. Saya tidak tahu, sampai seberapa jauh media itu akan terus melakukan hal-hal seperti itu. Tetapi, saya ingin menggarisbawahi, bahwa hal itu akan sangatt berbaaha bagi keamanan dan stabilitas negara yang kita cintai ini."