Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sebanyak 34 Gubernur se-Indonesia dikumpulkan dalam rapat koordinasi dan diskusi publik di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (24/11/2016).
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menyebut bahwa agenda tersebut disusun secara mendadak kepada para gubernur untuk mendapatkan pengarahan secara lengkap dari berbagai kementerian dan lembaga negara.
Namun, dia menolak secara serta merta dikatakan bahwa pertemuan itu berlangsung akibat dari situasi dan kondisi bangsa belakangan ini, ditambah meluasnya isu penggulingan RI 1.
"Tidak, negara tidak genting. Saya kumpulkan para gubernur karena saya merasa mereka wajib menerima pengarahan ini," jelas Tjahjo saat memberikan sambutan.
Menkopolhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo,Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Suhardi Alius serta Kapolri Jenderal Tito Karnavian sempat menjadi pembicara dalam acara yang berlangsung hingga sore hari itu.
Setidaknya terdapat satu fokus penting dalam pembicaraan antara lembaga negara dengan para gubernur yang hadir, yaitu, antisipasi mengenai aksi unjuk rasa yang akan diadakan pada 2 Desember 2016 mendatang.
Menteri Tjahjo tidak menampik bahwa pembahasan rencana aksi unjuk rasa itu juga dibahas karena termasuk dalam isu terhangat saat ini.
"Iya karena ini pertemuan antar gubernur, jadi pasti kami bahas," ungkapnya.
Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo menyebut pihak asing akan turut serta dalam aksi 2 Desember mendatang. Bukan tanpa sebab, dirinya menemukan berita yang berisikan fitnah kepada TNI dan berasal dari luar negeri.
"Setelah kami telusuri, server mereka ada di Australia dan New Jersey, Amerika. Ini nyata," tegas Gatot.
Bahkan, lanjutnya, seorang ulama besar sempat menghubungi dia dan telah mencium adanya rencana penggulingan terhadap presiden pada 2 Desember dan meminta kepada TNI untuk dapat melakukan antisipasi.
Senada dengan Gatot, Kepala BNPT, Suhardi Alius telah mendapatkan informasi adanya potensi kelompok radikal akan turun ke jalan pada aksi 'Gelar Sajadah' mendatang.
Anggota kelompok radikal itu tersebar di beberapa daerah di Indonesia, namun hingga saat ini belum ada pergerakan yang berarti.
"Potensi itu selalu ada, makanya kita pantau terus," urainya.
Siapkan Langkah
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto menjelaskan bahwa saat ini pihaknya menyiapkan langkah paling buruk untuk mengantisipasi aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 mendatang.Menurutnya, hal itu adalah langkah yang biasa dalam perencanaan pengamanan.
"Kita selalu mengambil langkah-langkah yang paling buruk dan ini tidak bisa didiskusikan secara terbuka disini," ujarnya.
Wiranto juga menjelaskan hal itu telah diperhitungkan olehnya berdasar pada laporan pihak intelijen dari pihak kepolisian ataupun pihak TNI yang sudah dapat dipastikan informasinya.
"Kedua instistusi itu melakukan langkah-langkah yang sangat mengarah kepada agar semua kemungkinan yang mungkin terjadi dapat diatasi," tambahnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta agar masyarakat dapat memahami aturan yang ada mengenai aksi unjuk rasa sesuai dengan undang-undang.Dirinya juga meminta kepada para gubernur untuk tidak memperbolehkan warganya menuju Ibukota saat 2 Desember 2016 mendatang.
"Saya meminta kepada para gubernur untuk jangan membiarkan warga mengalir ke Jakarta dan dapat meredam isu-isu ini," jelasnya saat Rakor Gubernur se-Indonesia di Kantor Kemendagri.
Tito menjelaskan bahwa dalam peraturan tertera pasal 5 dimana aksi unjuk rasa tidak boleh mengganggu ketertiban umum dan hak asasi orang lainnya.
"Kalau itu terjadi, maka pihak kepolisian dapat membubarkan aksi," tegasnya.