TRIBUNNEWS.COM, KARAWANG - Beberapa hari ini media sosial cukup ramai dengan pembahasan seputar tenaga kerja asing asal China yang masuk ke Indonesia.
Kabar yang juga sempat beredar menyebutkan bahwa jumlah tenaga kerja tersebut mencapai jutaan.
Menyikapi informasi tersebut, Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dakhiri langsung membantahnya.
"(Itu) angka fitnah. Memang enggak ada (sebesar itu). Kalau bicara harus menggunakan data yang jelas," ujar Hanif seusai Peresmian Program Pemagangan Nasional di Karawang, Jumat (23/12/2016).
Hanif menjelaskan, total tenaga kerja asing di Indonesia adalah 74.000 orang.
Dari jumlah itu, tenaga kerja asal China sebesar 21.000 orang. Jumlah ini jauh lebih rendah dibanding tenaga kerja dari negara lainnya.
"Seperti Singapura, tenaga kerja asing di sana 1/5 dari jumlah penduduknya," tutur Hanif.
Adapun jumlah tenaga kerja asing bermasalah yang tengah ditangani hingga akhir 2016 mencapai 673 orang, yaitu 587 tenaga kerja asing ilegal karena tidak memiliki izin kerja dan sisanya melakukan pelanggaran izin.
"Yang melanggar dari berbagai negara. Ada Tiongkok, Jepang, Malaysia, India, dan Korea. Paling banyak dari negara mana, saya belum pegang data," ungkapnya.
Pihaknya, lanjut dia, menindak tegas berbagai pelanggaran. Tidak hanya dari Kemenaker tapi juga pengawas migrasi, polisi, dan lainnya.
Jokowi Geram
Presiden Joko Widodo geram terhadap mereka yang menyebarkan isu adanya serbuan tenaga kerja China ke Indonesia.
Jokowi meminta pihak kepolisian untuk mengusut dan menindak para pelaku penyebar isu ini.
"Itu urusannya polisi lah, urusannya polisi. Tapi hal yang meresahkan seperti itu memang harus ditindak," kata Jokowi, seusai menghadiri Deklarasi Pemagangan Nasional Menuju Indonesia Kompeten di Karawang, Jawa Barat, Jumat (23/12/2016).
Jokowi mengatakan, para penyebar isu tersebut menyebut tenaga kerja China yang masuk ke Indonesia berjumlah 10 juta.
Padahal, lanjut Jokowi, angka 10 juta itu adalah target wisatawan dari China yang masuk ke Indonesia.
Sementara, tenaga kerja China yang ada di Indonesia saat ini hanya berjumlah 21.000.
"Kalau enggak punya data jangan menyampaikan dong, namanya itu kan membohongi masyarakat dan bisa meresahkan masyarakat," ujar Jokowi.
(Kompas.com/Reni Susanti/Ihsanuddin)