Baca tanpa iklan
Tercatat, hanya 113 kursi di kelompok oposisi serta 61 kursi Demokrat yang sikapnya tidak jelas sikap politiknya diantara koalisi dan oposisi.
Lucius Karus mengatakan perpindahan partai-partai yang semula menjadi oposisi ke koalisi pendukung pemerintah praktis mengakibatkan melemahnya kekuatan kelompok oposisi di parlemen.
Lucius Karus melihat Gerindra dan PKS yang masih bertahan sebagai oposisi tak cukup militan untuk menjadi penyeimbang yang signifikan terhadap kelompok pendukung pemerintah.
"Mestinya kelompok oposisi tersebut masih bisa berbicara banyak walau dengan komposisi kursi yang sedikit, jika saja mereka konsisten menjadi penyambung lidah rakyat setiap kali DPR akan melakukan pembuatan keputusan," kata Lucius Karus.
Sayangnya, Lucius Karus mengatakan peran itu juga tidak maksimal dimainkan oleh Gerindra dan PKS. Mereka lebih cenderung menjadi kritikus pemerintah dengan strategi-strategi 'menyerang total', sehingga lupa dengan rakyat yang menjadi kekuatan sesungguhnya.
"Suara-suara oposisi parlemen ini justru kerap berlawanan dengan suara publik kebanyakan. Hal itu tentu saja membuat oposisi parlemen menjadi semakin lemah karena tak mendapat dukungan signifikan dari publik ketika berhadap-hadapan dengan pemerintah," jelas Lucius Karus.
Ia mencontohkan usulan revisi UU KPK. Dalam isu tersebut, kelompok oposisi gagal membangun kekuatan suara rakyat. Hal itu terjadi ketika sebagian dari mereka malah berlawanan dengan keinginan rakyat untuk mempertahankan UU KPK serta institusi KPK saat ini.
"Sejumlah politisi dari kelompok oposisi menjadi corong bagi penggerusan dan penghapusan KPK, sesuatu yang bertentangan dengan semangat publik kebanyakan yang ingin memperkuat KPK," tutur Lucius Karus.
Padahal ide merevisi UU KPK muncul dari pemerintah, sesuatu yang mestinya bisa menjadi momentum penguatan oposisi di parlemen jika mereka bersekutu dengan publik saat itu.
Selain itu, Lucius melihat kelompok oposisi di parlemen juga tidak kuat dalam membangun konsep dan wacana untuk mengimbangi konsep dari kelompok pendukung pemerintah.
Akibatnya yang muncul dari oposisi hanya sebatas kritik yang kadang kontraproduktif karena tidak disertai dengan konsep-konsep tandingan yang meyakinkan.
"Ini membuat kelompok oposisi tak punya bargaining dalam konstelasi pembuatan keputusan parlemen. Mereka nampak tidak siap dan gagap setiap kali mencoba mengkritisi program pemerintah," jelas Lucius Karus.
Menurut Lucius, hilangnya daya kritis parlemen, tak lepas dari ketatnya pemerintah menjaga konsistensi atas perencanaan dan pelaksanaan program-program yang dijalankan.
Pemerintah mempunyai skema kerja yang cukup rapi berhadapan dengan DPR yang terlalu sibuk memikirkan kalkulasi politik.