News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Reshuffle Kabinet

Isu "Reshuffle" Berembus, Gerindra Klaim Dapat Empat Pos Menteri dari Jokowi

Editor: Hasanudin Aco
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet paripurna pasca perombakan Kabinet Kerja Jilid II di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016). Sidang Kabinet Paripurna tersebut membahas soal Pagu Anggaran dan RAPBN tahun 2017 serta isu-isu strategis lainnya seperti terorisme, penculikan WNI di Filipina dan pemberantasan narkoba. TRIBUNNEWS/HERUDIN

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu perombakan kabibet atau reshuffle kabinet kerja dalam beberapa waktu terakhir kembali menguat.

Seiring dengan berembusnya isu tersebut, Partai Gerindra mengklaim mendapat tawaran pos menteri jika reshuffle jadi dilakukan.

Tak tanggung-tanggung, empat pos menteri ditawarkan, yaitu kursi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Pertanian, Menteri Tenaga Kerja, dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Baca: Awali Sidang Kabinet Paripurna, Jokowi Tegaskan Tidak Ada Reshuffle

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyouno mengatakan, informasi tersebut didapatkannya dari orang dekat Presiden Joko Widodo. Namun, ia enggan menyebutkan nama.

"(Informasinya dari) Tim sukses Jokowi bawah tanah, yang paling dipercaya Jokowi dan jarang muncul di permukaan," kata Arief melalui pesan singkat, Rabu (4/1/2017).

Baca: NasDem Yakin Menterinya Tak Direshuffle Presiden Jokowi

Empat kursi menteri bagi partai oposisi bukan jumlah yang sedikit. Terlebih, pos menteri koordinator menjadi salah satunya.

Arief mengatakan, salah satu alasannya mengapa pemerintah begitu mengupayakan agar Gerindra merapat ke pemerintagan adalah karena Jokowi sudah merasa memiliki chemistry dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Saya rasa Joko Widodo menilai kalau Gerinda dan Prabowo itu tulus dalam membangun negara dan bangsa," ucap Arief.

"Kedua, akan memperkuat Joko Widodo secara politik nasional," sambungnya.

Baca: PKB: Jangan Terlalu Sering Reshuffle Kabinet

Meski demikian, Arief mengatakan kecenderungan kader bawah dan loyalis Prabowo tidak begitu tertarik bergabung dengan pemerintahan sebab akan berpengaruh negatif pada elektabilitas partai dan Prabowo pada pemilu 2019 mendatang.

Pada awal 2018, Gerindra berencana mulai memanaskan mesin politik untuk nengusung kembali Prabowo jelang pilpres 2019.

Meski begitu, keputusan bergabung atau tidak bergabung dengan koalisi pemerintahan bergantung pada Prabowo yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

"Kami sebagai anak buah tinggal ikut saja," kata dia.

Ia memprediksi keputusan Prabowo akan disampaikan pada rapat pimpinan terbatas.

Namun, Arief mengaku belum tahu kapan rapim terbatas tersebut akan dilakukan.

"Biasanya kalau ada keputusan partai yang strategis yang harus diputuskan, Pak Prabowo menggelar rapim terbatas untuk membuat keputusan tersebut," tutur Arief.

Penulis : Nabilla Tashandra

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini