Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yurike Budiman
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengirim ribuan kartu pos dari 20 kota di Indonesia untuk Presiden RI Joko Widodo melalui Kementerian Sekretariat Negara.
Kartu Pos tersebut merupakan bentuk keprihatinan dan protes atas sikap Presiden Jokowi yang mengelak untuk menjalankan perintah Putusan Komisi Informasi Pusat No. 025/IV/KIP-PS-A/2016 pada 10 Oktober 2016.
"Kami minta presiden segera membuka dokumen TPF (Tim Pencari Fakta) Munir karena dokumen tersebut adalah informasi publik yang harus diumumkan kepada masyarakat," kata Koordinator Kontras Haris Azhar di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Pantauan Tribunnews, saat Kontras tiba di Kemensekneg pukul 14.00, sempat terjadi keributan antara sejumlah wartawan foto dengan pihak Sekneg karena dilarang mengambil gambar.
Tak lama kemudian, wartawan diperbolehkan masuk untuk melihat bingkisan Kartu Pos tersebut diterima oleh perwakilan Sekneg. (*)