Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Paripurna DPR menyetujui revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau RUU MD3 menjadi RUU usul inisiatif DPR.
Persetujuan tersebut diambil setelah Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta persetujuan peserta rapat paripurna.
Apakah RUU Usul Inisiatif Anggota DPR RI tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD menjadi RUU Usul DPR RI dapat disetujui?" tanya Fahri dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/1/2017).
"Setuju," kata peserta rapat paripurna.
Sebelum diketuk palu, Fahri meminta 10 fraksi menyampaikan pandangan-pandangannya secara tertulis kepada pimpinan DPR.
Mereka kemudian menyerahkan pandangan fraksi kepada pimpinan rapat yang diketuai Fahri Hamzah.
Setelah ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR, revisi UU MD3 akan dibahas DPR melalui Badan Legislatif (Baleg).
Pembahasan akan dilanjutkan bersama perwakilan pemerintah. DPR juga akan mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo terkait keputusan rapat paripurna kali ini.
"Pembahasan lainnya akan dilanjutkan di Baleg," kata Fahri.
Diketahui, revisi UU MD3 dilakukan untuk penambahan satu kursi pimpinan DPR dan MPR. Kursi pimpinan akan diberikan kepada fraksi pemenang pemilu 2014 yakni PDIP.